DPR dan Puan Maharani Dinilai Mengabaikan Suara Rakyat Soal Pemakzulan Gibran

 

Repelita Jakarta - Tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan oleh Forum Purnawirawan TNI dinilai sebagai peringatan serius tentang masa depan bangsa dan rakyat.

Buni Yani, peneliti media dan politik, menilai bahwa langkah para sesepuh TNI menunjukkan tingkat urgensi dari isu tersebut.

Menurutnya, para purnawirawan itu seharusnya sudah menikmati masa pensiun dengan beribadah dan menjauh dari hiruk-pikuk politik.

Namun, karena dorongan cinta tanah air dan rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan negara, mereka merasa harus kembali turun tangan.

Buni Yani menyindir keras sikap DPR yang hingga kini belum menanggapi aspirasi dari para purnawirawan tersebut.

Ia menilai alasan yang disampaikan DPR, seperti belum menerima surat resmi pemakzulan, hanya memperburuk citra lembaga wakil rakyat itu.

“Jarak antara ruangan Ketua DPR dengan Sekretariat Jenderal tidak sejauh itu. Mustahil surat yang telah menjadi perhatian nasional belum diketahui,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan keberanian DPR, khususnya Puan Maharani, dalam melakukan pembodohan terhadap rakyat dengan berpura-pura tidak tahu tuntutan pemakzulan tersebut.

Sementara itu, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto selaku mantan Kepala Staf Angkatan Laut menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan aksi langsung apabila MPR dan DPR tetap bungkam.

Menurut Slamet, pihaknya telah menempuh jalur sopan dan administratif. Namun bila terus diabaikan, mereka siap mengambil langkah lebih tegas.

“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, nggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan,” tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 2 Juli 2025. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga