DPR Anggap Laporan Keuangan Sri Mulyani Tidak Transparan

 

Repelita Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyoroti laporan pertanggungjawaban Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2024 yang menurutnya memiliki kejanggalan.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Senayan, Selasa 22 Juli 2025, Dolfie menyebut laporan tersebut terasa tidak lazim dan menimbulkan pertanyaan.

Menurutnya, laporan itu menjadi unik karena disusun di masa transisi pemerintahan, tetapi menteri keuangan yang menyusun tetap sama dengan periode sebelumnya.

Dolfie, yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa meskipun pemerintahan sudah berganti, Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih memegang jabatan sehingga pelaporan seharusnya tetap bisa ditindaklanjuti tanpa ada celah.

Ia kemudian mengingatkan Sri Mulyani pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Keuangan Negara yang mewajibkan pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Selain menyoroti ketertiban administrasi, Dolfie juga mempertanyakan kepatuhan laporan tersebut pada regulasi dan efektivitas pengelolaan anggaran yang menurutnya harus memiliki ukuran yang jelas.

Dolfie bahkan menilai laporan pertanggungjawaban dari Kementerian Keuangan kali ini minim transparansi dan tidak mencerminkan tanggung jawab serta keadilan.

Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya kepatuhan formal, melainkan juga kepatutan dalam setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga