Anhar Gonggong Soroti Demokrasi Indonesia Belum Pernah Berjalan Sempurna Sejak Merdeka

 

Repelita Jakarta - Sejarawan Indonesia Anhar Gonggong menilai perjalanan demokrasi di Indonesia masih menyimpan persoalan mendasar meskipun negara ini telah merdeka selama delapan dekade.

Anhar menjelaskan bahwa sejak masa pergerakan nasional, para pendiri bangsa sepakat mendirikan pemerintahan demokrasi, tetapi hingga kini pelaksanaannya masih jauh dari cita-cita awal.

Ia menyebut masyarakat Indonesia yang masih memiliki pola pikir feodal menjadi salah satu hambatan utama dalam membangun demokrasi yang berjalan utuh dan konsisten.

Mereka sepakat bahwa Negara yang akan kita bangun ini adalah Negara Demokrasi.

Nah ada permasalahannya adalah walaupun mereka semua, sepakat, setuju bahwa untuk menciptakan Demokrasi setelah Indonesia merdeka, tapi ada persoalan yang dihadapi yaitu jenis demokrasi apa yang akan dijalankan, kata Anhar Gonggong melalui kanal YouTube miliknya pada Rabu, 30 Juli 2025.

Anhar mengungkapkan bahwa selama 80 tahun Indonesia merdeka, tercatat sudah ada tiga model demokrasi yang pernah diterapkan, namun semuanya belum berjalan ideal.

Pada periode 1945 hingga 1950, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi liberal yang kemudian berkembang menjadi demokrasi parlementer hingga 1959.

Ia menjelaskan bahwa saat demokrasi parlementer berjalan, Indonesia tidak memiliki pengalaman memadai, sehingga pemerintah sering goyah dan kabinet berganti terlalu cepat.

Dengan demokrasi liberal, pemerintah tidak bisa berjalan secara stabil.

Hanya pemerintahan Djuanda yang dua tahun, ujarnya.

Menurutnya, sejak masa demokrasi liberal hingga kini, demokrasi di Indonesia belum pernah sepenuhnya berjalan secara harfiah dan aktual.

Sepanjang hidup saya dari demokrasi pertama hingga sekarang, belum pernah ada demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Secara harfiah ataupun aktualisasinya.

Apakah akan ada demokrasi yang berjalan panjang dengan baik.

Baca Juga

• Aktivis 77-78 Desak Presiden Prabowo Copot Kapolri dan Bebaskan Tahanan Demonstrasi
• Dokter Tifa Pertanyakan Ijazah Gibran dan Sindir Pendaftaran Cawapres Hanya Bermodal Surat Keterangan
• [VIRAL] Pengusaha Alsintan Korban Janji Jokowi ‘Pesan 1.000 yang Diambil Hanya 81’, Kini Tak Sanggup Bayar Pajak
• Surat Perjanjian MBG Tuai Polemik, Ada Klausul Larangan Publikasi Jika Terjadi Keracunan

Demokrasi apa yang benar untuk Indonesia, ucap Anhar Gonggong.

Pada masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal 1950–1959, Indonesia menggunakan UUD Sementara 1950 dengan sistem parlementer dan multi-partai.

Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipegang perdana menteri, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara.

Pemilu pertama Indonesia dilaksanakan pada 1955 dan menghasilkan partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, PKI, dan NU.

Namun, kondisi politik saat itu tidak stabil karena sering terjadi konflik antar partai dan lemahnya ekonomi yang memicu krisis kabinet.

Dalam rentang waktu kurang dari sepuluh tahun, Indonesia mengalami tujuh kali pergantian kabinet akibat tarik-menarik kepentingan politik.

Setelah kegagalan Konstituante membentuk konstitusi baru, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945, sekaligus membuka era Demokrasi Terpimpin 1959–1966.

Pada masa ini, kekuasaan presiden sangat dominan, peran partai politik dibatasi, ideologi Nasakom diterapkan, oposisi dibungkam, dan militer punya pengaruh kuat dalam pemerintahan.

Setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965, Indonesia memasuki masa Demokrasi Pancasila di era Orde Baru 1966–1998.

Pada periode ini, Pancasila dijadikan ideologi tunggal, kebebasan politik dikekang, partai-partai dilebur, dan kontrol media diperketat meski stabilitas ekonomi berhasil tercapai.

Meski menghadirkan kemajuan pembangunan, Orde Baru juga identik dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar di birokrasi.

Setelah krisis moneter Asia, tekanan publik memaksa Soeharto mundur pada Mei 1998.

Momentum itu menandai lahirnya era Demokrasi Reformasi yang masih berjalan hingga saat ini.

Sejak era Reformasi, berbagai pembaruan konstitusional lahir, seperti pemilihan presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan presiden, pembentukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Dewan Perwakilan Daerah.

Namun Anhar mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia masih memerlukan pembenahan mendalam agar dapat berjalan sesuai tujuan awal kemerdekaan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok