Ade Armando Kantongi Jabatan Komisaris di Anak Usaha PLN dengan Gaji Fantastis, Setahun Bisa Beli Jeep Wrangler Rubicon?

 

Repelita Jakarta - Ade Armando resmi menjabat sebagai komisaris di PT PLN Nusantara Power, anak perusahaan strategis milik PT PLN (Persero).

Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu mengonfirmasi bahwa dirinya telah mulai aktif menjabat sejak Kamis, 4 Juli 2025.

"Benar, mulai aktif Kamis kemarin," ujar Ade saat dikonfirmasi, Jumat (4/7/2025).

Kabar penunjukan ini sebelumnya mencuat setelah dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham PLN Nusantara Power beredar di media sosial.

Dalam struktur yang tercantum, Ade masuk jajaran dewan komisaris bersama Edi Srimulyanti selaku komisaris utama.

1. Struktur Gaji dan Tunjangan Komisaris

Mengacu pada laporan tahunan perusahaan tahun 2024, besaran gaji dan tunjangan komisaris ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.

Struktur remunerasi yang diberikan meliputi honorarium bulanan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, THR, dan tantiem berdasarkan capaian kinerja tahunan.

Anggota dewan komisaris seperti Ade disebut menerima honorarium 90 persen dari gaji komisaris utama.

Rincian pendapatan tersebut meliputi:

* Honorarium bulanan: Rp106.920.000

* Tunjangan transportasi: Rp21.384.000 per bulan

* Tunjangan komunikasi: Rp1.000.000 per bulan

* Tunjangan Hari Raya: Rp106.920.000

* Tantiem tahunan: antara Rp393 juta hingga Rp673 juta

Jika semua komponen dihitung, total penghasilan komisaris PLN Nusantara Power dapat mencapai lebih dari Rp2 miliar per tahun.

2. Fasilitas Tambahan di Luar Gaji

Selain pendapatan utama, para komisaris juga mendapatkan perlindungan berupa asuransi, fasilitas kesehatan, hingga dana purnajabatan sebagai bagian dari paket remunerasi.

Besaran total tersebut setara dengan harga satu unit mobil mewah kelas atas di pasar Indonesia saat ini.

Sebagai perbandingan, Jeep Wrangler Rubicon 4-door dijual seharga Rp2,38 miliar per April 2025.

Mobil tersebut diimpor langsung dari Amerika Serikat dan memerlukan waktu pengiriman selama tiga hingga empat bulan bagi pemesan.

Dengan penghasilan dan fasilitas yang diterima, posisi komisaris di BUMN tetap menjadi sorotan publik di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan negara (\*).

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga