Repelita Jakarta - Mantan Presiden Joko Widodo kini menghadapi tekanan politik yang makin berat setelah Forum Purnawirawan TNI menyerahkan surat tuntutan resmi ke DPR.
Salah satu isi surat tersebut adalah desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno mendukung langkah itu dan menyebut tuntutan tersebut berkaitan dengan masalah serius bagi bangsa dan negara.
“Saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka,” kata Try Sutrisno usai menerima delegasi Forum Purnawirawan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh militer senior, termasuk Laksamana (Purn.) Slamet Subiyanto, Letjen TNI (Purn.) Soeharto, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko, dan Marsda (Purn.) Amin Syah Budiono, bersama penggagas forum Dwi Cahyo Suarsono.
Para purnawirawan mengajukan delapan poin tuntutan lengkap dengan dokumen pendukung.
Salah satunya menyoroti inkonstitusionalitas pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Mereka menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi Gibran bertentangan dengan hukum.
Hal ini dianggap semakin diperparah oleh putusan Majelis Kehormatan MK yang menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, paman Gibran, melanggar etik berat.
Pengamat politik Hersubeno Arief menyebut Gibran sebagai 'anak haram konstitusi'.
Menurut UUD 1945, proses pemakzulan harus melalui DPR, MK, dan MPR.
DPR wajib meminta pendapat hukum MK terlebih dahulu.
Jika MK menyatakan syarat terpenuhi, MPR dapat mengambil keputusan akhir.
Dari segi politik, peluang pemakzulan masih terbuka.
Hersubeno menilai PDIP berpotensi memulai inisiatif ini.
Hubungan PDIP dengan Jokowi kini memburuk, terutama setelah isu framing judi online yang menyeret Menko Polhukam Budi Gunawan.
Di sisi lain, Golkar yang dipimpin Bahlil Lahadalia, dekat Jokowi, diperkirakan menolak pemakzulan.
Namun, sikap Golkar dinilai fleksibel, bergantung pada arahan Prabowo Subianto, presiden terpilih dan Ketua Umum Gerindra.
“Tradisi Golkar mengikuti penguasa. Saat ini penguasa adalah Pak Prabowo,” jelas Hersubeno.
Situasi politik makin kompleks setelah isu ijazah palsu Jokowi kembali mencuat.
Meski Bareskrim menyatakan ijazah tersebut asli, tekanan publik kian kuat.
Jokowi sudah melaporkan beberapa pihak yang meragukan keaslian ijazahnya, seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa.
Namun, proses hukum terhadap mereka diperkirakan tidak mudah berjalan.
Hersubeno meragukan argumen hasil investigasi Bareskrim cukup kuat.
Secara keseluruhan, Jokowi menghadapi dua tekanan besar: gugatan hukum soal ijazah dan tekanan politik atas posisi Gibran.
Menjelang pelantikan pemerintahan baru, dinamika hubungan Jokowi dan Prabowo jadi sorotan.
“Dulu, Pak Harto yang sangat kuat bisa dimakzulkan dalam waktu singkat,” tutup Hersubeno, mengingatkan peluang segala kemungkinan masih terbuka.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
