Setelah Empat Pulau Masuk Sumut, Said Didu Sindir Jokowi: Papua dan Riau Sekalian Saja Diberikan ke Menantunya

Repelita Riau - Polemik pemindahan empat pulau dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara kembali memicu gejolak di tengah publik.

Langkah pemerintah pusat yang menetapkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah menuai reaksi keras dari berbagai pihak.

Keputusan ini tertuang dalam dokumen resmi Kemendagri terkait pemutakhiran kode wilayah yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Namun, sorotan publik tidak hanya tertuju pada isi keputusan tersebut, melainkan juga pada siapa yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Bobby Nasution, menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menjadi sorotan utama dalam dinamika pemindahan wilayah ini.

Hubungan kekerabatan antara Bobby dan Jokowi menimbulkan spekulasi liar soal adanya kepentingan politik di balik keputusan pusat.

Salah satu tokoh nasional yang menyentil keras situasi ini adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Lewat akun X pribadinya, Said menyampaikan sindiran tajam yang menggambarkan kekecewaannya terhadap dinamika kekuasaan saat ini.

“Sekalian aja Papua dan Riau dimasukkan sebagai wilayah kekuasaan Menantu Jokowi,” tulis Said Didu pada Kamis, 12 Juni 2025.

Pernyataan ini langsung menyita perhatian publik dan memperpanjang diskursus mengenai netralitas pengambilan keputusan dalam urusan tata wilayah.

Apalagi keempat pulau yang dipindahkan tersebut dikenal memiliki potensi kekayaan alam, terutama sektor minyak dan gas bumi.

Banyak pihak menilai pemindahan itu bukan semata-mata karena alasan administrasi, tapi juga berkaitan dengan kepentingan strategis dan ekonomi.

Sementara itu, keresahan juga muncul dari masyarakat Aceh yang merasa wilayahnya diusik tanpa melalui proses musyawarah yang adil.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf hanya sempat sebentar menemui Bobby dalam kunjungan ke Banda Aceh, yang menandakan ketegangan masih tinggi.

Upaya dialog antar pemerintah daerah juga belum mampu meredakan kecurigaan publik atas motif pemindahan ini.

Sorotan makin tajam ketika isu cadangan migas di kawasan empat pulau tersebut mulai ramai dibicarakan.

Bahkan sejumlah pengamat menduga pemindahan wilayah ini bisa menjadi pintu masuk investasi asing yang sebelumnya sempat digaungkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam kondisi ini, tekanan terhadap pemerintah pusat untuk menjelaskan secara gamblang latar belakang keputusan menjadi semakin besar.

Masyarakat mendesak agar prinsip keadilan dan keterbukaan dikedepankan dalam penyelesaian konflik wilayah antar daerah.

Jika tidak ditangani dengan serius, polemik ini bisa memperlebar ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan pejabat di lingkaran kekuasaan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga