Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyatakan dukungannya terhadap pandangan yang dilontarkan oleh Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said.
Dukungan itu disampaikan Said Didu melalui akun X @msaid_didu pada Kamis, 26 Juni 2025.
"Uraian sangat runut, rasional, dan sistimatis dari Pak @SudirmarmanSaid bahwa untuk selamatkan bangsa," tulis Said Didu dalam unggahan tersebut.
Ia menambahkan bahwa langkah untuk menyelamatkan bangsa tidak bisa dilakukan tanpa memutus warisan pemerintahan Jokowi.
Menurut Said Didu, simbol utama dari warisan itu adalah Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.
"Maka residu pemerintahan Jokowi selama 10 tahun harus dibuang - simbol dan puncak residu perusak bangsa tersebut adalah Wapres Gibran," tulisnya dalam unggahan lanjutan.
Ia juga menyebut bahwa keberadaan kelompok yang disebutnya Geng SOP (Solo-Oligarki dan Parcok) menjadi penghambat utama bagi agenda perbaikan yang akan dilakukan Presiden Prabowo.
Said Didu bahkan menyampaikan dua langkah yang menurutnya merupakan “paket hemat” penyelamatan bangsa, yaitu:
- Makzulkan Gibran
- Adili Jokowi
Pernyataan itu diunggah bersamaan dengan potongan tayangan YouTube yang menampilkan Sudirman Said, berjudul "Mau Negara Selamat, Gibran harus Dimakzulkan! Jokowi dan Kroni adalah Wabah yang Harus Dibersihkan".
Dalam video tersebut, Sudirman Said menyatakan dukungannya terhadap tuntutan dari sejumlah purnawirawan TNI yang mendesak agar Gibran dimakzulkan.
Alasan yang ia sampaikan adalah kekhawatiran bahwa negara akan dipimpin oleh sosok yang tidak memiliki bekal pengalaman dan wawasan yang cukup dalam tata kelola pemerintahan.
Ia juga menyebut bahwa pembicaraan serius tentang pemakzulan merupakan hal yang masuk akal dalam konteks menjaga stabilitas bangsa.
"Pemakzulan itu jalan yang logis demi menjaga keberlangsungan maupun kekuatan dari negeri kita," ujar Sudirman Said dalam pernyataan yang diambil dari tayangan YouTube tersebut.
Sudirman juga membandingkan situasi sekarang dengan masa lalu, di mana transisi dari presiden ke wakil presiden berjalan lebih tenang karena latar belakang politik dan pengalaman yang lebih memadai.
"Memang tidak ada masalah dengan presiden kita, karena terpilih demokratis, tapi bahayanya kalau ada apa-apa akan menjadi persoalan besar," ungkapnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan yang terjadi antara Presiden dan wakilnya saat ini, mulai dari segi usia, pengalaman, hingga pematangan dalam perjalanan politik.
"Sekarang kita menghadapi suasana yang sulit, karena gap usia, pengalaman, hingga perjalanan politik," ujarnya.
Menurutnya, kondisi seperti ini hanya bisa dikendalikan jika ditangani dengan cara yang terstruktur dan dengan kepemimpinan yang memiliki pengalaman panjang dalam sistem ketatanegaraan (*).
Editor: 91224 R-ID Elok.
