Said Didu Bongkar Sosok Mafia Tambang Nikel di Raja Ampat: Jangan Jokowi Semualah

Repelita Jakarta - Said Didu mengungkap keberadaan mafia tambang yang menurutnya berada di balik kisruh pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua.

Dalam percakapan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada Kamis, 12 Juni 2025, mantan Sekretaris BUMN itu menyebut nama-nama yang dianggapnya bertanggung jawab atas kerusakan alam di kawasan tersebut.

Ia menegaskan bahwa aktivitas tambang di Raja Ampat mustahil bisa berlangsung tanpa sokongan kekuatan politik dari kalangan elit.

Said Didu mengaku memahami betul jaringan mafia tambang karena pengalamannya yang lama di bidang tersebut.

Ia bahkan sempat dikabarkan menjadi kandidat kuat Dirjen Minerba tahun 2015, namun akhirnya gagal karena disebut diganjal kepentingan mafia.

Saat itu, ia bertekad akan membasmi mafia tambang apabila menjabat sebagai Dirjen Minerba di Kementerian ESDM.

Dalam dialog tersebut, Said Didu mengungkap adanya skenario untuk menutupi tambang-tambang bermasalah dengan cara menonjolkan satu perusahaan yang berstatus BUMN.

Ia menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencoba menutupi empat perusahaan tambang bermasalah dengan menampilkan PT Gag Nikel sebagai tambang yang patuh dan ramah lingkungan.

“Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik,” ujarnya.

“Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan Gag berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau Gag diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus.”

“Pas kunjungan ke Gag, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang empat ini,” tambahnya.

Namun menurut Said Didu, Presiden Prabowo Subianto menyadari adanya kejanggalan tersebut.

"Sepertinya Presiden Prabowo membaca 'ini memang nakal ini anak'," tuturnya.

Ia kemudian menyebut PT Kawei Sejahtera Mining sebagai salah satu perusahaan yang izinnya dicabut dan dimiliki oleh Aguan alias Sugianto Kusuma, yang dikaitkan dengan jaringan sembilan naga.

"Kawei itu kan milik Aguan. Ada satu lagi sembilan naga juga, tapi saya lupa yang mana," katanya.

Said Didu menganggap aneh bahwa pengumuman pencabutan izin justru dilakukan oleh Setkab dan Setneg, bukan oleh Menteri ESDM.

“Menarik, dia dipanggil ke Hambalang, ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Setkab dan Setneg yang mengumumkan, bukan Bahlil,” katanya lagi.

“Nah lihat saat Bahlil kemarin (dulu) kita di birokrat tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Kemarin dia mencoba menafsirkan, akhirnya Teddy melototi dia terus kan.”

“Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal.”

“Ketahuan nakalnya, jadi dia mau menutupi kesalahan empat yang lain, karena ada sembilan naga di situ.”

“Ini skenario yang kebuka oleh Prabowo,” ucapnya.

Lebih lanjut, Said Didu mengkritik perubahan aturan yang menurutnya dirancang untuk mempermudah izin pertambangan.

Ia menyebut Presiden Jokowi dan seorang menteri sebagai dalang utama di balik perubahan regulasi ini.

“Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan Menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang, itu adalah menteri yang berpengaruh,” tegasnya.

“Itu dua kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu tiga hari.”

Abraham Samad yang hadir dalam percakapan tersebut membenarkan perubahan Undang-Undang yang berlangsung cepat.

"Betul saya ingat," ujar mantan Ketua KPK itu.

Said Didu juga menyinggung kemudahan bagi perusahaan tambang setelah revisi UU Cipta Kerja yang membuat izin lingkungan seperti AMDAL tidak lagi menjadi keharusan.

“Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua.”

“Jadi memang Jokowi mengubah Undang-Undang untuk menjual negara ini.”

“Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang ini menjual negara ini,” katanya berulang kali.

Ia turut menyoroti kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menurutnya dibuat untuk mengamankan proyek-proyek besar.

“Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus Proyek Strategis Nasional yang mentorpedo semua,” ucapnya.

Selain Jokowi, Said Didu menyebut nama Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Panjaitan, dan Bahlil sebagai tokoh-tokoh yang menurutnya harus ikut bertanggung jawab.

“Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN.”

“Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan.”

“Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya.”

“Izin tambang dan hutan dibatalkan, tapi dipindahkan ke Menteri Investasi, Bahlil pada saat itu.”

“Pada saat itu terjadi persaingan antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Kelihatannya pada saat itu anak emasnya pindah, dari Luhut ke Bahlil mulai 2022.”

Sejak saat itu, menurutnya, seluruh kewenangan pemberian izin tambang berada di tangan Bahlil.

Said Didu pun mendesak Presiden Prabowo untuk mengaudit seluruh keputusan dan aktivitas yang dijalankan oleh Bahlil.

Sebagai catatan, isu pertambangan di Raja Ampat mencuat ke publik setelah viral di media sosial.

Pemerintah baru bertindak setelah tagar Save Raja Ampat ramai digaungkan masyarakat.

Akhirnya, empat dari lima perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut dicabut izinnya oleh pemerintah.

Empat perusahaan tersebut antara lain PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga