Repelita Jakarta -Rocky Gerung menanggapi pernyataan kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo, Yakup Hasibuan, soal kemungkinan timbulnya kekacauan jika ijazah Jokowi diperlihatkan ke publik.
Menurut Rocky, kekhawatiran tersebut mencerminkan kepanikan dan tidak berdasar.
Ia menilai publik hanya ingin kejujuran, bukan sekadar melihat ijazah sang mantan presiden.
"Kelihatannya pihak Jokowi makin panik, sehingga mulai mengancam kembali, seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos," ujar Rocky.
Ia mempertanyakan dasar psikologis yang menyebut rakyat terobsesi dengan ijazah Jokowi.
"Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh," tegasnya.
Rocky juga menyebut bahwa munculnya keraguan terhadap ijazah Jokowi disebabkan banyaknya janji dan pernyataan Jokowi yang dinilai tidak terbukti.
Beberapa yang disebutnya termasuk janji 10 juta lapangan kerja, klaim uang WNI di luar negeri Rp11.000 triliun, janji pertumbuhan ekonomi 8 persen, dan soal mobil Esemka.
"Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa, bahkan terhadap ijazahnya, dia tidak jujur," ucap Rocky.
Ia menyebut ada pandangan awal di masyarakat bahwa Jokowi sering berbohong, sehingga publik merasa perlu melihat bukti ijazah asli.
Rocky menekankan bahwa persoalan ini bukan ranah hukum perdata antarindividu.
"Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo. Bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara," jelasnya.
Ia menilai kuasa hukum Jokowi gagal memahami esensi persoalan ini.
Menurutnya, sebagai kepala negara, Jokowi wajib membuktikan keaslian dokumen yang digunakan dalam proses administratif kenegaraan.
Rocky juga menyebut argumen soal kekacauan jika ijazah ditunjukkan sebagai bentuk logika yang tidak masuk akal.
"Seolah-olah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah, di mana reasoning-nya itu? Kan itu argumen enggak masuk akal alias dungu itu, maksud saya argumennya ya," tegasnya.
Sementara itu, Yakup Hasibuan dalam konferensi pers di Senayan menyatakan bahwa jika ijazah ditampilkan, bisa terjadi efek domino.
"Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapa pun, kepada kepala daerah mana pun, kepada anggota DPR mana pun, kepada masyarakat sipil mana pun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos," katanya.
Ia juga menyatakan bahwa yang menuduh seharusnya yang membuktikan tuduhannya.
"Negara ini adalah negara hukum, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum," kata Yakup.
Yakup mempertanyakan apakah publik bisa menilai keaslian dokumen hanya dengan melihatnya secara langsung.
"Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asli atau tidak? Misalnya saya bawa ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa enggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga," ujarnya.
Ia meminta publik mempercayai hasil pemeriksaan resmi dari Puslabfor Mabes Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
