Rismon Sianipar Tak Mau Terjebak, Foto Kader PSI Tak Layak Uji: KKN Jokowi, Siapa Mahasiswa Berkacamata Itu?

 

Repelita Jakarta - Rismon Sianipar memberikan respons keras atas tantangan dari kader PSI, Dian Sandi Utama, terkait foto lawas yang diklaim sebagai dokumentasi KKN Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Ia mempertanyakan maksud dari tantangan itu dan menyentil balik klaim yang menyebutnya tidak punya kapasitas meneliti keabsahan skripsi dan ijazah tokoh publik.

"Nanti diperiksa forensik lagi, dibilang polisi siapa beri otoritas saya memeriksanya!," ucap Rismon menyentil pihak-pihak yang mempermasalahkan langkahnya.

Ia juga menyebut bahwa otentikasi terhadap foto digital yang diunggah oleh Dian Sandi sangat sulit dilakukan secara ilmiah.

Menurutnya, ada pernyataan yang saling bertolak belakang antara Bareskrim Polri dan Jokowi terkait waktu pelaksanaan KKN.

"Statement Bareskrim menyebut tahun 1983, sedangkan pak Jokowi sendiri mengaku KKN pada awal 1985," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tidak mungkin melakukan analisis forensik terhadap foto yang tidak jelas asal-usulnya.

"Foto itu berasal dari Dian Sandi, bukan dari pak Jokowi langsung, jadi otentikasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Rismon juga menyoroti kesaksian dari Kepala Desa Ketoyan yang menyebut mahasiswa berkacamata pada tahun 1983 sempat minta diantar naik vespa untuk mengambil gitar.

"Di foto itu siapa yang berkacamata? Apakah benar itu pak Jokowi?," tukas Rismon mempertanyakan kecocokan visual dalam foto yang ditampilkan.

Ia menyebut ketidaksesuaian antara testimoni dan visual foto menunjukkan ketidakakuratan data yang dijadikan bukti.

Pernyataan ini sejalan dengan kritik Roy Suryo soal perlunya penjelasan logis dan sistematis terhadap seluruh proses akademik seseorang.

Rismon juga menganggap bahwa perdebatan soal keabsahan KKN dan ijazah seharusnya ditanggapi dengan serius, bukan dijadikan bahan tantangan emosional.

Ia menegaskan bahwa dunia akademik harus dijaga martabat dan keotentikannya, termasuk lewat transparansi dalam penelusuran rekam jejak pendidikan.

Menurutnya, jika memang semua tahapan seperti KKN, skripsi, hingga yudisium dilakukan dengan benar, maka tak akan sulit membuktikan semuanya.

Rismon menyebut tidak bisa membiarkan publik terus dibingungkan oleh data-data kabur tanpa validasi dari institusi yang kredibel.

Ia kembali menekankan pentingnya integritas dan keterbukaan dari siapa pun yang pernah memegang jabatan tertinggi di negara ini. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga