Ribuan Buruh Batal Demo di Istana dan DPR Besok, Kenapa?

 

Repelita Jakarta - Ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh memutuskan untuk membatalkan aksi demonstrasi yang semula akan digelar di Istana Merdeka dan Gedung DPR.

Keputusan itu diambil usai adanya pertemuan dan dialog antara perwakilan buruh, pemerintah, serta DPR.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa dialog yang berlangsung cukup panjang tersebut menghasilkan kesepakatan awal untuk membahas empat tuntutan utama buruh.

Empat isu yang dimaksud meliputi penolakan penghapusan tunjangan dan dana pensiun untuk para pekerja PT Pos Indonesia.

Selanjutnya, tuntutan agar para mitra pos yang selama ini bekerja dalam status kemitraan diangkat menjadi pegawai tetap PT Pos Indonesia.

Tuntutan berikutnya yakni penolakan atas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta penolakan terhadap sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.

Poin terakhir menyangkut penghentian praktik pemutusan hubungan kerja sepihak dan penghapusan sistem outsourcing.

Said menegaskan bahwa pada 5 Juni 2025 akan digelar perundingan lanjutan dengan Menteri BUMN dan jajaran pimpinan PT Pos serta Danantara.

Menurutnya, dua isu pertama akan menjadi prioritas dalam pertemuan tersebut, yakni terkait nasib pensiunan dan para mitra kerja pos.

Sedangkan dua tuntutan lainnya akan dibahas dalam forum terpisah namun tetap di hari yang sama dengan melibatkan pemerintah dan DPR.

Said juga menekankan bahwa keputusan untuk membatalkan aksi massa merupakan bentuk itikad baik dari kalangan buruh.

Ia menyebut ribuan buruh yang sebelumnya dijadwalkan turun ke jalan kini menunggu hasil konkret dari pertemuan yang akan datang.

Langkah ini, menurut Said, sekaligus menjadi ujian komitmen pemerintah dan parlemen dalam merespons aspirasi pekerja.

Said juga menyampaikan bahwa seluruh buruh dan pensiunan PT Pos tetap dalam posisi siaga menanti hasil negosiasi.

Bila tidak ada kemajuan yang berarti, ia tidak menutup kemungkinan aksi massa akan kembali digelar di lain waktu.

Dia menambahkan bahwa Partai Buruh dan KSP-PB kini mengambil pendekatan diplomasi sebagai langkah awal perjuangan hak pekerja.

Namun mereka tetap tidak akan segan untuk kembali ke jalan jika hasil perundingan tidak sesuai dengan ekspektasi.

Said berharap adanya komunikasi yang lebih terbuka dan responsif dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah pekerja.

Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kehidupan buruh harus melalui musyawarah dan tidak diputuskan secara sepihak.

Partai Buruh juga mengingatkan bahwa nasib ribuan pekerja bergantung pada hasil perundingan tersebut.

Sementara itu, situasi di Monas dan sekitarnya yang sebelumnya disiapkan untuk aksi demonstrasi buruh tetap berlangsung kondusif.

Pembatalan aksi juga memberi sinyal bahwa buruh masih mengedepankan jalur konstitusional untuk menyuarakan haknya.

Agenda tanggal 5 Juni menjadi momentum penentu bagi kepercayaan buruh terhadap pemerintah dan DPR dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga