Presiden Diminta Tegas Selesaikan Sengketa Empat Pulau yang Ancam Persatuan

Repelita Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun tangan langsung dalam penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.

Empat pulau yang menjadi sumber polemik tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

"Kami meyakini Presiden akan mengambil langkah yang tegas dan memberikan kepastian terkait empat pulau tersebut," ujar Rifqinizamy dalam pernyataan yang disampaikan Minggu 15 Juni 2025.

Politikus dari Fraksi Partai Nasdem itu menilai bahwa konflik ini tidak bisa dipandang sebatas persoalan administratif semata.

Menurutnya, jika tidak ditangani secara bijak, keputusan terkait status empat pulau ini bisa berdampak serius terhadap keutuhan bangsa.

"Kami hanya mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya terkait dengan administratif, tapi terkait dengan kesejarahan dan sosiologis. Bahkan, jika tidak hati-hati dalam menetapkan empat pulau ini berpotensi mengancam disintegrasi bangsa," katanya.

Sebelumnya, pemerintah pusat menerbitkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Keputusan yang diteken pada 25 April 2025 itu menetapkan bahwa empat pulau yang sebelumnya diklaim milik Aceh kini masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Langkah ini menimbulkan tanggapan beragam dari masyarakat kedua provinsi, mengingat perselisihan atas wilayah tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga