Prabowo Hapus Tiga Kebijakan Jokowi, Pengamat Sebut Sedang Lakukan Pembersihan Politik Senyap

 Repelita Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menampilkan arah kebijakan yang menjauh dari warisan politik Presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Beberapa program strategis era Jokowi telah dihentikan atau diganti.

Langkah ini menimbulkan dugaan bahwa Prabowo tengah menyusun ulang kekuasaan dan memperkuat identitas kepemimpinannya sendiri.

Menurut pengamat geopolitik Amir Hamzah, perubahan-perubahan ini bukan hanya karena efisiensi, tetapi bagian dari strategi politik yang disengaja.

Amir menilai Prabowo sedang secara perlahan menghapus jejak kekuasaan Jokowi dari struktur pemerintahan.

Setidaknya ada tiga kebijakan Jokowi yang telah dihentikan di masa awal pemerintahan Prabowo.

1. Pembatalan Izin Ekspor Pasir Laut

Kebijakan ekspor pasir laut yang sempat dibuka kembali di era Jokowi kini dicabut oleh Prabowo.

Langkah ini disebut sebagai respon atas kritik dari kalangan pegiat lingkungan dan masyarakat pesisir.

Amir mengatakan keputusan itu juga memberi sinyal bahwa Prabowo tidak ingin melanjutkan program yang kontroversial.

2. Pembubaran Satgas Saber Pungli Siber

Satgas Saber Pungli yang dibentuk pada masa Jokowi dibubarkan oleh pemerintah Prabowo.

Fungsi pemberantasan pungli kini dialihkan ke lembaga penegak hukum resmi seperti KPK dan Polri.

Amir menilai ini sebagai upaya efisiensi dan penyederhanaan birokrasi.

3. Pemisahan Jadwal Pemilu dan Pilkada

Meski keputusan ini datang dari Mahkamah Konstitusi, Amir menilai efeknya menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo.

Dengan pemilu dan pilkada dipisahkan, Prabowo memiliki ruang lebih untuk konsolidasi kekuatan politik jelang Pilkada 2029.

Amir juga menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilai halus namun efektif dalam menggeser pengaruh Jokowi.

Menurutnya, Prabowo memahami karakter Jokowi yang cenderung menghindari konfrontasi langsung.

Karena itu, ia menggunakan pendekatan taktis yang disebut Amir sebagai politik senyap.

“Ini bukan dendam politik. Ini kalkulasi yang rapi untuk menata ulang kekuasaan,” kata Amir.

Ia menyebut proses ini sebagai bentuk pembersihan politik terselubung atau shadow purge.

Di balik tampilan harmonis antara Prabowo dan Jokowi, muncul ketegangan antara pendukung masing-masing.

Sumber dalam menyebutkan adanya persaingan tajam memperebutkan posisi strategis di kementerian dan BUMN.

Jika tren ini berlanjut, Amir memperkirakan pengaruh politik Jokowi bisa terkikis tajam sebelum 2029.

Dengan banyaknya kebijakan Jokowi yang mulai dihapus, pertanyaan besar muncul: apakah Jokowi masih bisa bertahan sebagai tokoh sentral dalam politik nasional?

“Jika Jokowi gagal membaca perubahan ini dan tidak mencari cara untuk tetap relevan, sejarah akan segera melewatinya,” tutup Amir (*).

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga