Repelita Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti ketegangan politik yang muncul dari wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai dinamika antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo, menciptakan tarik-menarik kepentingan yang memengaruhi keberanian elite politik menegakkan konstitusi.
Menurut Feri, keberanian Prabowo sangat dibutuhkan untuk membiarkan proses hukum berjalan jika memang terdapat pelanggaran.
“Butuh keberanian Pak Prabowo untuk memastikan, kalau memang ini bermasalah, ayo silakan dilanjutkan. Jangan saling menyandera,” tegas Feri melalui kanal YouTube Abraham Samad pada 30 Juni 2025.
Feri menilai kegagalan masyarakat sipil dan para purnawirawan dalam mendorong penegakan konstitusi di masa lalu akan terus menjadi penghambat dalam mengungkap kebenaran.
Ia menyebut saat ini merupakan momentum tepat untuk menempuh langkah pemakzulan.
Menurutnya, ketiadaan afiliasi partai politik dari Wakil Presiden justru bisa menjadi kemudahan karena tidak terikat kepentingan struktural partai tertentu.
“Jangan-jangan, meskipun tidak punya partai, kekuatan besarnya justru berasal dari luar partai dan itu yang mengendalikan banyak hal,” ucapnya.
Feri mendorong DPR agar menunjukkan integritas sebagai wakil rakyat dengan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa jika 25 anggota DPR mengajukan usulan pemakzulan dan disetujui dua pertiga anggota dalam sidang paripurna, maka proses bisa dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi.
“Di MK itu bukan untuk menyudutkan orang, tapi memperlihatkan bagaimana ketatanegaraan kita berjalan,” kata Feri.
Ia menambahkan, DPR juga harus mempertimbangkan siapa yang akan ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam proses pengujian pemberhentian wakil presiden di MK. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
