Repelita Jakarta - Industri kretek sebagai salah satu komoditas strategis nasional kini tengah menghadapi ancaman serius, yang ironisnya justru datang dari dalam negeri sendiri.
Budayawan Mohammad Sobary menilai bahwa kedaulatan petani tembakau dan cengkeh sedang dihancurkan secara sistematis melalui tekanan regulasi dan intervensi global.
Menurutnya, desakan agar Indonesia meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) merupakan bagian dari agenda global yang menggerogoti kedaulatan bangsa.
"FCTC adalah bentuk kolonialisme baru dengan kemasan modern," ujar Sobary pada Rabu 25 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk tidak meratifikasi FCTC sudah sangat tepat demi menjaga kedaulatan nasional.
Sobary menyebutkan, dari 38 pasal dalam FCTC, semuanya mengarah pada pelarangan distribusi produk hasil tembakau, yang otomatis menghantam keberadaan industri kretek lokal.
Saat ini, industri kretek dikungkung lebih dari 500 regulasi, baik fiskal maupun non-fiskal, yang sebagian besar mengadopsi kepentingan pesaing global.
"Regulasi yang begitu padat berdampak negatif di lapangan. Cukai hasil tembakau pada tahun 2024 hanya mencapai 94,1 persen dari target, atau sekitar Rp216,9 triliun," ungkapnya.
Produksi rokok legal pun mengalami penurunan, sebagai imbas langsung dari tekanan regulasi yang tidak menyatu dan cenderung mematikan industri lokal.
Sobary menekankan bahwa Indonesia memiliki sejumlah alasan kuat untuk tidak tunduk pada tekanan global.
Pertama, tembakau adalah komoditas penting yang menopang pendapatan negara.
Kedua, Indonesia memiliki produk tembakau khas, yaitu kretek, yang tidak dimiliki negara lain.
Ketiga, industri kretek menyerap tenaga kerja hingga enam juta orang dan telah terbukti bertahan di tengah berbagai krisis.
"Industri ini bukan sekadar bisnis, tetapi tulang punggung kehidupan banyak rakyat," tegasnya.
Sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi ini, Sobary mengajukan tiga rekomendasi untuk menjaga kedaulatan industri kretek nasional.
Pertama, menolak seluruh bentuk tekanan terhadap pemerintah agar mengaksesi FCTC.
Kedua, menolak peraturan yang mengancam eksistensi petani tembakau dan cengkeh, termasuk PP 28 Tahun 2024 dan rancangan aturan Kementerian Kesehatan.
Ketiga, melawan segala bentuk konspirasi yang berupaya menghancurkan keberlangsungan industri kretek Indonesia. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
