Repelita Jakarta - Empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah administratif Sumatera Utara kini resmi kembali menjadi bagian dari Provinsi Aceh.
Pengembalian ini dilakukan usai meningkatnya tekanan publik melalui demonstrasi dan gelombang kritik di media sosial.
Praktisi hukum Luhut Parlinggoman Siahaan menyatakan bahwa negara baru mengambil tindakan setelah desakan masyarakat semakin kuat.
Kendati demikian, ia tetap memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambil keputusan tegas dalam menangani polemik batas wilayah ini.
Luhut menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk koreksi atas kesalahan administratif yang menimbulkan keresahan di kalangan warga Aceh.
Empat pulau yang dikembalikan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
Menurutnya, pulau-pulau itu sempat tercatat sebagai bagian dari Sumut sejak tahun 2008 akibat kesalahan dalam pencatatan data.
Ia menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan ketelitian pemerintah dalam mengelola informasi mengenai batas wilayah dan identitas daerah.
“Dalam negara hukum yang sehat, keadilan seharusnya tidak bergantung pada seberapa viral suatu isu. Ketika masyarakat harus berteriak keras untuk didengar, itu menunjukkan kegagalan dalam mendengarkan sejak awal,” kata Luhut.
Sebagai mantan Ketua Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu TKN Fanta Prabowo-Gibran, Luhut menilai insiden ini semestinya menjadi refleksi mendalam bagi pemerintah.
Ia menegaskan agar ke depan kebijakan tidak lagi hanya muncul akibat tekanan dari opini publik atau viralitas isu.
“Rakyat berhak mendapat keadilan, baik dalam senyap maupun dalam sorotan. Kasus ini membuktikan satu hal dengan terang: no viral, no justice,” tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
