Konsesi Tol Babah Alun Diperpanjang Jokowi, Pengamat: Ada Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

 

Repelita Jakarta - Perpanjangan hak kelola tol Cawang-Pluit-Tanjung Priok yang diberikan Presiden ke-7 RI kepada PT Citra Marga Nusaphala sejak 2020 dinilai sarat masalah oleh pengamat politik.

Menurut Efriza dari Citra Institute, kebijakan itu seharusnya disadari sebagai bentuk penyimpangan kewenangan, terutama oleh Jusuf Hamka yang dikenal sebagai pemilik perusahaan tersebut.

Ia menilai, seorang pelaku usaha seharusnya memahami etika bisnis, kaidah hukum, dan ketentuan dalam regulasi.

Namun jika dikaji dari sisi politik, perpanjangan konsesi yang terjadi menjelang akhir masa jabatan presiden harus menjadi perhatian serius.

Efriza menyoroti bahwa berdasarkan PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, keputusan perpanjangan seharusnya melibatkan BPJT yang berada di bawah kendali Kementerian Perhubungan.

Karena itu, perpanjangan masa konsesi yang dilakukan di luar mekanisme semestinya harus menjadi sorotan aparat penegak hukum.

Penolakan Jusuf Hamka mengembalikan jalan tol ke negara juga disebut sebagai sinyal adanya kejanggalan yang perlu diusut lebih lanjut.

Efriza mengakui bahwa lobi dari pihak swasta ke pemerintah dalam bisnis jalan tol adalah hal lazim.

Namun hal itu tidak bisa menjadi pembenaran jika dilakukan dengan mengabaikan prinsip transparansi dan kepentingan publik.

Ia menegaskan bahwa wajar bila pengusaha membawa narasi untung rugi dalam negosiasi, tapi pemerintah tetap wajib memprioritaskan rakyat.

Oleh karena itu, ia menyerukan agar proses perpanjangan konsesi yang terjadi di ujung pemerintahan Jokowi kepada perusahaan milik Babah Alun ditelusuri secara hukum.

Sebab menurutnya, keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat seharusnya menjadi pegangan dalam setiap keputusan strategis negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga