Jimly Dukung Langkah Strategis Prabowo, Evita Soroti Tambang Nikel di Raja Ampat

 

Repelita Jakarta - Profesor hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai keputusan besar yang sudah diambil Presiden Prabowo Subianto layak didukung.

Meski menimbulkan kontroversi, Jimly menyebut langkah tersebut penting untuk masa depan bangsa.

Ia menyinggung pembatalan kontrak migas dengan Singapura, pembangunan pelabuhan modern di Kepulauan Riau, dan operasi militer TNI di Papua.

Menurut Jimly, keputusan ini bukan hanya bersifat teknis tetapi juga sangat menentukan arah bangsa ke depan.

“Banyak hal lain yang penuh pro-kontra tapi berdampak besar bagi masa depan. Sebaiknya kita beri dukungan,” katanya di X @JimlyAs (3/6/2025).

Jimly menegaskan dukungan tidak menutup ruang kritik, tapi penting memberi kepercayaan awal terhadap arah pemerintahan baru.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti potensi konflik antara ekspansi industri tambang nikel dengan pelestarian ekosistem wisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Evita mengatakan kawasan ini butuh perhatian agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.

Dalam reses Komisi VII di Sorong, ia menekankan banyak persoalan harus segera diselesaikan, termasuk lonjakan aktivitas tambang di Raja Ampat.

“Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindaklanjuti. Pembangunan industri tambang nikel sudah marak, diviralkan Greenpeace, dan saya juga melihat demo. Semua ingin kelestarian dan keberlanjutan wisata yang luar biasa,” ujarnya.

Evita menyebut Raja Ampat tidak hanya terkenal dengan panorama laut, tapi juga hutan, sungai, dan ekosistem alam yang menyatu sebagai daya tarik wisata kelas dunia.

Menurutnya, keberlangsungan sektor pariwisata tidak boleh dikorbankan demi kepentingan tambang.

“Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini harus terlindungi dari usaha yang mengancam kawasan. Kami akan membahas solusi terbaik di DPR,” katanya.

Evita juga mencermati aktivitas beberapa perusahaan tambang yang baru mulai beroperasi.

Ia mendesak pemerintah evaluasi izin tambang dan mengawal komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan.

“Yang menambang katanya belum banyak, baru beberapa mulai. Pemerintah harus evaluasi izin,” tegasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga