Indonesia Tak Punya Bom Nuklir, Tapi Punya Kehormatan yang Menyelamatkan Dunia

Repelita Jakarta - Sebuah pernyataan Presiden Prabowo Subianto kembali menggema di ruang publik dan memicu renungan mendalam soal ancaman nuklir global.

“Ketika perang nuklir pecah, negara pemilik nuklir memang akan hancur lebih dulu. Tapi kita juga akan mati—bedanya, matinya belakangan.”

Kalimat itu bukan sekadar retorika. Ia adalah gambaran getir tentang kondisi dunia saat ini yang berada di ambang kehancuran.

Krisis geopolitik kian membara.

Satu kesalahan komunikasi saja bisa memicu kiamat nuklir.

Sejarah pernah mencatat betapa tipisnya jarak antara konflik dan kehancuran total.

Pada Oktober 1962, dunia hampir meledak saat Krisis Rudal Kuba terjadi.

Uni Soviet menempatkan senjata nuklir di Kuba, hanya selemparan batu dari daratan Amerika.

Presiden John F. Kennedy merespons dengan blokade laut dan ancaman serangan militer.

Dalam 13 hari menegangkan itu, lebih dari 6.000 hulu ledak nuklir siap dilepaskan.

Namun, dunia diselamatkan oleh satu hal sederhana yang kini terasa langka: komunikasi langsung antara dua pemimpin.

Kennedy dan Khrushchev bertukar surat, menyisihkan ego demi kelangsungan umat manusia.

Hari ini, lebih dari 13.400 hulu ledak tersebar di berbagai belahan dunia.

Namun, jalur komunikasi antarpemimpin dunia semakin digantikan oleh unggahan penuh sindiran, narasi nasionalistik, dan diplomasi yang hanya untuk pencitraan.

Diplomasi sejati telah digantikan algoritma pertengkaran.

Sebagian berujar, “Untung Indonesia tidak punya bom nuklir.”

Namun, justru dari keterbatasan itu muncul kekuatan moral.

Indonesia berdiri tanpa senjata pemusnah massal, tapi memegang kredibilitas damai yang tak ternoda.

Selama 79 tahun merdeka, Indonesia tidak pernah menjajah bangsa lain.

Tidak pernah menginvasi.

Tidak pernah memaksakan kehendak.

Justru dalam era penuh ancaman, keteladanan seperti itu menjadi mata uang paling berharga: kepercayaan.

Indonesia tidak butuh bom untuk dihormati.

Kita dihormati karena keteguhan prinsip dan sejarah bersih dari kekerasan.

Ledakan nuklir tidak memilih.

Dampaknya tidak melihat siapa netral dan siapa tidak.

Karena itu, Indonesia pun harus bersuara.

Bukan dengan rudal, tapi dengan diplomasi.

Dari masa ke masa, Indonesia telah memilih jalan itu.

Di tengah Perang Dingin, Presiden Soekarno menginisiasi Gerakan Non-Blok.

Konferensi Asia-Afrika 1955 menjadi bukti bahwa bangsa Selatan bisa bersatu tanpa kekerasan.

Semangat itu diwariskan dari generasi ke generasi.

Ali Alatas menjadi penengah damai di Kamboja.

Hassan Wirajuda membantu penyelesaian konflik Aceh.

Kita adalah bangsa negosiator, bukan penakluk.

Kini, di tengah suhu dunia yang kembali memanas, Prabowo Subianto muncul sebagai lanjutan dari warisan itu.

Lawatannya ke Singapura dan Rusia bukan rutinitas biasa.

Itu adalah bagian dari upaya menjaga dunia agar tidak terjerumus ke jurang.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin, Prabowo tidak membawa misi partisan.

Ia membawa misi Indonesia—negara yang menolak tunduk pada kekerasan, tapi tak pernah absen dalam upaya damai.

Dalam perang nuklir, tak ada pemenang.

Hanya kehancuran yang datang dalam urutan berbeda.

Kini dunia menunggu.

Apakah kita akan diam, atau kembali menjadi bangsa yang pernah membuat dunia mendengar?

Langkah diplomasi kadang kecil, tapi maknanya dalam.

Prabowo telah mengambil langkah itu.

Dan sejarah mungkin akan mencatatnya.

Jika suatu hari dunia hampir musnah, dan generasi masa depan menulis ulang catatan sejarah, mungkin akan ada satu bagian berbunyi:

“Ketika dunia nyaris musnah oleh ledakan senjata, ada satu bangsa yang berseru dengan tenang: hentikan. Bangsa itu bernama Indonesia.”

Jika itu benar terjadi, maka bangsa tanpa bom inilah yang justru menyelamatkan dunia—bukan dengan kekuatan, tapi dengan kehormatan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga