[BREAKING NEWS] HEBOH Diskon Listrik Dibatalkan, Pemerintah Ganti Skema dengan BSU dan Potongan Tiket

Repelita Jakarta - Pemerintah resmi membatalkan rencana diskon tarif listrik yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juni dan Juli 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan keputusan itu diambil karena proses penganggaran dipandang terlalu lambat untuk mengejar periode dua bulan tersebut.

Pengumuman disampaikan seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin 2 Juni 2025.

“Kami memutuskan program ini tidak dapat dijalankan,” ucap Sri Mulyani.

Anggaran yang tadinya dialokasikan ke diskon listrik dialihkan menjadi Bantuan Subsidi Upah.

Skema BSU dinilai lebih siap dijalankan karena basis data penerima telah bersih dan terverifikasi.

BSU akan menyasar 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 565 ribu guru honorer dengan nilai Rp300 ribu per bulan selama dua bulan.

Pemerintah juga memperpanjang diskon 50 persen iuran Jaminan Kehilangan Kerja bagi 2,7 juta tenaga kerja industri padat karya.

Total anggaran BSU mencapai Rp10,72 triliun.

Selain BSU, kabinet meluncurkan lima stimulus ekonomi jelang libur sekolah demi menjaga daya beli masyarakat.

Stimulus pertama adalah diskon transportasi.

Tiket kereta api ekonomi dipotong 30 persen untuk 2,8 juta penumpang dengan dana Rp0,3 triliun.

Pajak Pertambahan Nilai tiket pesawat ekonomi sebesar 6 persen ditanggung negara untuk enam juta penumpang dengan alokasi Rp0,43 triliun.

Tiket kapal laut dipangkas hingga 50 persen bagi setengah juta penumpang dengan anggaran Rp0,21 triliun.

Stimulus kedua berupa diskon tarif tol 20 persen yang berlaku sepanjang Juni hingga Juli bagi sekitar 110 juta kendaraan.

Stimulus ketiga adalah tambahan Bantuan Pangan Non Tunai Rp200 ribu per bulan selama dua bulan beserta beras total 20 kilogram bagi 18,3 juta keluarga.

Dana yang disiapkan untuk program itu mencapai Rp11,93 triliun.

Stimulus keempat kembali menegaskan penyaluran BSU.

Stimulus kelima adalah potongan 50 persen iuran Jaminan Kehilangan Kerja bagi pekerja berupah di bawah Rp3,5 juta dengan kebutuhan dana Rp0,2 triliun di luar APBN.

Sri Mulyani berharap rangkaian stimulus ini dapat memacu aktivitas ekonomi domestik selama musim liburan sembari melindungi kelompok rentan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga