Ahli Sarankan Jokowi Jadi Saksi, Tom Lembong: Keterangan Paling Menarik

Repelita Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menilai pernyataan ahli hukum dalam sidang dugaan korupsi importasi gula adalah bagian paling menarik dari jalannya persidangan.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (23/6/2025), ahli hukum tata negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menyarankan agar Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, dihadirkan sebagai saksi.

Wiryawan menyampaikan pandangannya saat dihadirkan jaksa sebagai saksi ahli secara daring.

Menanggapi saran tersebut, Tom menyatakan bahwa komentar dari ahli itu menjadi sorotan penting dalam persidangan hari itu.

“Mungkin yang utama yang paling menarik buat saya ya tadi itu, komentar saksi ahli hukum administrasi negara, yang dihadirkan oleh penuntut supaya presiden yang menjabat saat itu juga dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan,” ujar Tom di sela persidangan.

Ia menambahkan bahwa arahan Jokowi kepada instansi termasuk TNI dan Polri untuk mengendalikan harga gula perlu diklarifikasi secara langsung.

Meski begitu, Tom tidak secara langsung menyatakan harapan agar Jokowi dipanggil menjadi saksi.

Ia memilih menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan.

“Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada proses hukumnya ya, bagaimana sebaiknya, itu mungkin ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Tom, Zaid Mushafi, mengungkapkan bahwa saksi sebelumnya telah menyebut keterlibatan koperasi TNI dan Polri adalah atas perintah presiden.

Menurut Zaid, tindakan Tom sebagai menteri kala itu hanyalah mengeksekusi kebijakan sesuai perintah yang sudah ada.

“Itulah yang dieksekusi oleh Pak Tom Lembong selaku menteri teknis terkait. Memang itu udah fakta persidangan gitu,” ungkapnya.

Wiryawan dalam sidang juga sempat menyarankan agar Tom menghadirkan bukti langsung terkait adanya arahan presiden dalam keterlibatan koperasi TNI.

Jika tidak dapat dibuktikan, maka menurutnya, lebih baik presiden sendiri yang memberikan kesaksian agar terang-benderang.

“Kalau tidak sebaiknya Presiden dihadirkan, Pak, untuk memberikan keterangan di sini bahwa memang dia memberikan arahan. Itu lebih clear, lebih objektif, dan juga nanti akan jelas pertanggungjawabannya,” tutur Wiryawan.

Dalam sidang sebelumnya pada 20 Mei 2025, mantan Ketua Inkopkar, Mayjen TNI (Purn) Felix Hutabarat, menyatakan bahwa Presiden Jokowi memberi izin langsung atas keterlibatan pihaknya dalam kegiatan importasi gula.

Felix menjelaskan bahwa perintah tersebut disampaikan melalui KSAD yang menyebutkan adanya instruksi dari presiden untuk membantu menstabilkan harga gula di berbagai daerah.

“Karena KSAD memerintahkan saya karena beliau katanya dapat perintah dari Presiden, bantu itu masalah-masalah di daerah tentang harga gula dan barang gula,” ujar Felix saat bersaksi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga