Ada Desakan Pemakzulan Gibran, PDI-P Singgung Pidato Prabowo soal Persatuan

 

Repelita Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah merespons surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI terkait permintaan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Said menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto saat memperingati Hari Lahir Pancasila, yang mengajak masyarakat untuk bersatu menghadapi tantangan berat ke depan.

“Mudah-mudahan, seperti pesan Presiden saat Hari Lahir Pancasila, mari kita bersatu sebagai bangsa karena tantangannya memang berat,” kata Said di Gedung DPR, Rabu 4 Juni 2025.

Terkait surat pemakzulan, Said menegaskan tidak serta-merta bisa langsung diproses oleh DPR.

Ia menjelaskan bahwa setiap surat yang masuk akan melalui kajian mendalam dari pimpinan DPR.

Menurutnya, proses akan berjalan mulai dari rapat pimpinan (rapim) hingga ke Badan Musyawarah (bamus), bukan langsung masuk pembahasan inti.

“Pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dulu karena alat kelengkapan dewan banyak,” ucapnya.

Said juga menyoroti bahwa DPR berpegang pada konstitusi, dan istilah “pemakzulan” sendiri belum familiar dalam dinamika pembahasan parlemen saat ini.

“Sampai sekarang istilah pemakzulan itu masih terasa asing. Sebab tantangan kita bukan semata urusan politik, tapi juga soal global, seperti deglobalisasi dan proteksionisme dari negara-negara besar,” katanya.

Ia pun mengajak publik untuk tidak terburu-buru dan menunggu sikap resmi dari pimpinan DPR.

“Daripada terus bergelut pada isu ini, lebih baik kita bersabar. Mari kita lihat ke mana arahnya nanti,” tambahnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI melayangkan surat tertanggal 26 Mei 2025 ke DPR dan MPR.

Isi surat tersebut adalah permintaan agar parlemen segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat itu ditandatangani empat purnawirawan jenderal, yakni Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto.

Sekretaris Forum, Bimo Satrio, mengonfirmasi pengiriman surat tersebut ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR pada Senin, 2 Juni 2025.

“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo pada Selasa, 3 Juni 2025.

Ia menegaskan bahwa Forum Purnawirawan siap hadir dalam rapat dengar pendapat dengan DPR untuk menjelaskan secara langsung isi surat tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga