Usulan Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Tuai Respons Istana dan DPR, Ditekankan Jangan Ada Pemaksaan

Repelita Jakarta – Pemerintah menanggapi usulan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk menjalani pembinaan.

Hasan Nasbi, selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menyampaikan bahwa rencana tersebut dapat dibahas lebih lanjut selama tidak melanggar prinsip hak asasi manusia.

Ia menyarankan agar ide itu tidak langsung ditolak mentah-mentah dan meminta semua pihak membuka ruang kajian yang objektif.

Hasan juga menuturkan bahwa pemerintah akan mempelajari rencana tersebut secara komprehensif sebelum mengambil keputusan final.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memberikan catatan penting terkait pendekatan militer terhadap siswa yang dianggap bermasalah.

Menurut Saan, partisipasi dalam program semacam ini sebaiknya tidak dipaksakan.

Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mengikuti program tersebut harus didasarkan atas persetujuan antara siswa dan keluarga.

Keluarga harus diberi hak penuh untuk menyatakan setuju atau tidak atas keterlibatan anak mereka dalam program tersebut.

Saan berpendapat bahwa jika pendekatan dilakukan secara komunikatif dan melibatkan kesadaran bersama, maka hasilnya akan lebih positif serta menghindari gesekan di masyarakat.

Ia juga menambahkan bahwa DPR, melalui komisi yang mengurusi bidang pendidikan dan pemerintahan, siap membahas kebijakan ini secara terbuka.

Sebelumnya, DPR telah mengundang berbagai pihak untuk mendengarkan pandangan dan masukan langsung mengenai persoalan ini.

Saan menekankan bahwa kebijakan di bidang pendidikan perlu melibatkan banyak elemen agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Hasan Nasbi turut menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memantau dinamika di lapangan dan mencermati tanggapan masyarakat terhadap gagasan ini.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan harus mempertimbangkan masa depan anak-anak serta arah pendidikan nasional.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperhatikan kesejahteraan peserta didik.

Proses evaluasi dan diskusi akan tetap berlangsung agar solusi terbaik dapat ditemukan tanpa menimbulkan polemik.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga