Repelita Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat Islam menyatakan pandangan mereka mengenai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait kesiapannya mengakui Israel sebagai negara, dengan syarat Israel juga mengakui kedaulatan Palestina.
Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina terlebih dahulu diakui secara resmi oleh negara tersebut.
"Indonesia telah menyampaikan, begitu Palestina diakui oleh Israel sebagai negara merdeka, maka Indonesia pun siap mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.
Ia juga menyebut bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip penyelesaian konflik melalui pendekatan dua negara.
Prabowo menyatakan bahwa kemerdekaan Palestina adalah syarat mutlak untuk menciptakan perdamaian dan mengakhiri kekerasan yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.
Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya menjamin eksistensi Israel sebagai negara yang berdaulat.
"Kita juga harus mengakui hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan menjamin keamanannya," kata Prabowo.
Pernyataan ini menimbulkan beragam tanggapan dari kalangan ormas Islam di Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik pernyataan tersebut, namun mengingatkan bahwa pengakuan terhadap Israel harus diiringi dengan dorongan untuk menindak kejahatan perang yang dilakukan terhadap Palestina.
Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan bahwa pemerintah perlu memastikan penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Israel, khususnya oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
"Ada hal yang penting dari pernyataan Presiden Prabowo. Israel harus diminta pertanggungjawaban sesuai hukum internasional, termasuk penangkapan Netanyahu atas kejahatan kemanusiaan yang diperintahkan ICC," ujar Sudarnoto.
Sudarnoto juga menyatakan bahwa langkah Prabowo selaras dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
Menurutnya, jika Israel menghentikan penjajahan, menarik pasukan dari Gaza, mengembalikan tanah yang direbut secara paksa, serta membebaskan tawanan Palestina, maka tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk memusuhi Israel.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut bahwa pengakuan terhadap Israel tak bisa menghapus pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah mereka lakukan.
Ia menegaskan bahwa meski Palestina merdeka, Israel tetap harus diadili atas tindakan genosida dan pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Palestina.
"Israel tetap harus bertanggung jawab atas genosida dan berbagai kejahatan terhadap rakyat Palestina," ujar Anwar dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tidak akan pernah mendukung tindakan penjajahan.
Anwar menekankan bahwa jalan menuju hubungan diplomatik hanya bisa dibuka jika Israel benar-benar menghentikan penjajahan dan mengakui kemerdekaan Palestina secara penuh.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, juga memberikan tanggapan positif terhadap langkah diplomasi yang ditempuh Prabowo.
Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan strategi diplomasi yang kuat dalam menunjukkan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
"Ini merupakan bentuk diplomasi yang baik dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina," ujar Gus Fahrur.
Ia menyatakan bahwa solusi dua negara bisa menjadi pilihan realistis saat ini dalam menyelesaikan konflik panjang di kawasan tersebut.
"Banyak yang menyerukan solusi dua negara yang memungkinkan dua bangsa hidup berdampingan secara damai. Namun semua itu harus diawali dengan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina oleh Israel," tutup Gus Fahrur. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
