Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dinilai Lamban, Ancaman Bumerang bagi Reputasi dan Integritas

Repelita Jakarta - Lambatnya penanganan perkara dugaan ijazah palsu dinilai tidak lepas dari peran Joko Widodo yang bukan hanya menjadi pihak yang dipersoalkan, tetapi juga bertindak sebagai pelapor.

Jika sejak awal Jokowi bersedia memperlihatkan ijazahnya secara terbuka ke publik, persoalan ini bisa saja langsung mereda dan tak berlarut-larut menjadi sorotan publik.

Namun, sikap Jokowi yang memilih untuk mempertahankan perkara ini sebagai teka-teki justru memicu kecurigaan serta polemik yang berkepanjangan.

Situasi tersebut semakin membuat masyarakat terbagi pandangan, bahkan tidak sedikit pihak yang saling menghujat saat menyampaikan argumen masing-masing.

Keengganan Jokowi menunjukkan bukti otentik kepada publik, menjadikan pihak-pihak yang berselisih berada dalam ketegangan yang tidak produktif.

Hal itu dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap pentingnya penyelesaian secara terbuka dan jujur atas dugaan yang menyeret namanya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahmad Khozinudin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS yang kini ikut mendalami persoalan tersebut.

Dalam sebuah siniar yang diikutinya sebagai narasumber, Ahmad menjelaskan bahwa perkara dugaan ijazah palsu telah menimbulkan banyak korban.

Ia mencontohkan bagaimana Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur telah dijatuhi vonis pidana karena bersikukuh mengangkat isu tersebut ke ruang publik.

Ahmad menyebut bahwa pergerakan hukum dalam kasus ini kini kembali mengarah ke titik yang serupa.

Meskipun sebelumnya gagal memenangkan perkara yang melibatkan kedua kliennya, Ahmad tetap optimis bahwa kejujuran akan terungkap.

Optimisme itu ia dasarkan pada kenyataan bahwa hingga kini, Jokowi belum pernah sekalipun menunjukkan ijazah fisiknya ke ruang sidang atau khalayak luas.

Ahmad bahkan mengaitkan sikap Jokowi dengan kondisi psikologis seseorang yang berada dalam tekanan ekstrem.

Menurutnya, Jokowi tampak seperti ayam yang baru disembelih, yang kelabakan dan tak tahu arah sehingga bisa saja melanggar aturan karena kebingungan.

“Kalau secara filosofis kaya seekor Ayam yang disembelih sehingga dia kebingungan mencari langkah,” ujarnya menjelaskan perumpamaan tersebut.

Ahmad menambahkan bahwa meskipun Jokowi mungkin masih punya pengaruh politik, kekuatan opini publik jauh lebih menentukan dalam perkara ini.

Kasus dugaan ijazah palsu, menurutnya, adalah momen penting bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan keadilan yang nyata di masyarakat.

Menanggapi pendapat tersebut, Rivai Kusumanegara selaku kuasa hukum Joko Widodo menyampaikan pandangan berbeda.

Rivai yang sudah mendampingi Jokowi sejak masih menjadi Presiden menyatakan bahwa semua tudingan yang diarahkan ke kliennya tidak berdasar secara hukum.

Menurutnya, tidak ada kewajiban hukum bagi Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya karena hal itu sudah sah secara legal.

Rivai juga menegaskan bahwa dirinya pernah melihat, meraba, dan menerawang langsung ijazah milik Jokowi yang disebutnya asli.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga