
Repelita Jakarta - Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Haeri, memberikan tanggapan terkait rencana memasukkan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, dalam buku sejarah nasional.
Iman menyatakan keheranannya dengan keputusan tersebut, mengingat berbagai kontroversi yang tengah menyelimuti Jokowi, termasuk tudingan ijazah palsu.
Ia menilai memasukkan nama Jokowi ke dalam buku sejarah saat situasi masih penuh perdebatan merupakan langkah yang nekat.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah melakukan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menjelaskan bahwa periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo akan ditambahkan dalam buku sejarah yang baru.
Penulisan ulang ini dilakukan sebagai persiapan menyambut 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.
Fadli Zon menegaskan bahwa proses ini berdasarkan buku-buku sejarah yang sudah ada sebelumnya.
Ia menyatakan pembaruan dan penambahan jilid buku sejarah diperlukan agar informasi lebih lengkap dan mutakhir.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

