Heru Subagia dan Rismon Sianipar Bertemu Lagi Bahas Polemik Ijazah Jokowi

 

Repelita Cirebon - Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang Rismon Sianipar untuk hadir dalam waktu dekat.

Undangan tersebut merupakan bagian dari upaya mediasi lanjutan yang dilakukan Kagama terkait perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.

Heru menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kontribusi Kagama dalam mencari jalan damai tanpa mengganggu proses hukum yang tengah berlangsung.

Menurut Heru, Rismon telah menyatakan kesediaannya untuk hadir di Cirebon sebagai bagian dari kelanjutan mediasi yang sebelumnya telah dijalankan.

“Mas Rismon memang secara khusus kita undang dan memang beliau oke untuk datang ke Cirebon sebagai bagian dari lanjutan mediasi yang kita sudah sampaikan progres dan hasilnya,” ungkap Heru.

Sebagai alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Heru memandang bahwa isu ijazah Jokowi melibatkan banyak pihak yang memiliki keterkaitan emosional dan intelektual dengan kampus tersebut.

Ia menilai penting adanya dialog terbuka dan pendekatan konstruktif agar polemik tidak berlarut dan dapat menemukan titik temu yang adil.

Heru juga menegaskan bahwa semangat damai telah menjadi simbol Kagama Cirebon Raya dalam menghadapi berbagai dinamika sosial.

Upaya mediasi ini, menurutnya, bukan untuk mencampuri jalannya proses hukum, melainkan sebagai tawaran solusi alternatif demi menjaga harmoni sosial.

“Ini akan terus kita lakukan sebagai bagian dari semangat perdamaian yang sudah kami canangkan di Kagama Cirebon,” lanjutnya.

Heru menambahkan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi jalannya proses pengadilan, melainkan hanya menyodorkan opsi penyelesaian lain yang bisa dipertimbangkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, turut mengomentari polemik yang terus bergulir seputar keaslian ijazah Presiden Jokowi.

Teddy beranggapan bahwa mereka yang terus mempersoalkan keaslian ijazah tersebut sebenarnya telah mengetahui bahwa dokumen itu sah.

"1000 persen mereka tahu itu asli, tahu bahwa Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini," ujarnya melalui akun TikTok @partaigardarepublik.

Ia juga meyakini bahwa ketika pengadilan akhirnya menetapkan keabsahan ijazah berdasarkan bukti dari UGM, KPU, dan lembaga resmi lain, pihak-pihak tersebut akan mengalihkan tudingan ke lembaga hukum.

"Mereka akan bilang bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, bahkan sebelum putusan keluar. Coba nanti kita lihat," tambah Teddy.

Teddy menilai bahwa sasaran utama dari isu ini bukan semata Presiden Jokowi, tetapi kestabilan negara secara keseluruhan.

"Makanya saya bilang, Pak Jokowi berhentilah untuk diam, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan logika dari tudingan bahwa seluruh elemen di UGM bisa dikendalikan hanya untuk membenarkan keberadaan Jokowi sebagai mahasiswa saat itu.

"Logika mendasar aja ya, emang bisa seluruh orang di dalam UGM tahun itu bisa disetir untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus?," sindirnya.

Teddy membedakan antara proses hukum yang sah dengan penyebaran informasi menyesatkan di media sosial.

"Kalau menggugat, silakan. Itu hak kalian. Tapi yang menyebarkan fitnah, mereka tahu ijazah itu asli, tapi tetap dilakukan agar keramaian ini terus terjaga," pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga