Hak-hak Dihapuskan, Pensiunan PT Pos Indonesia dari Berbagai Daerah Berunjuk Rasa di Bandung

 

Repelita Bandung - Ribuan pensiunan PT Pos Indonesia menggelar aksi protes di kantor pusat perusahaan tersebut di Jalan Cilaki, Kota Bandung.

Mereka menuntut agar hak pensiun yang selama ini dirasa terabaikan segera dipulihkan, termasuk pembayaran tunjangan hari raya atau yang biasa disebut “uang ketupat.”

Seorang pensiunan bernama Ucu (61) mengungkapkan bahwa sudah sekitar lima hingga enam tahun THR bagi pensiunan tidak diberikan.

Menurutnya, nominal uang ketupat yang seharusnya mereka terima setiap menjelang Idulfitri adalah sebesar Rp750.000.

“Biasanya diberikan menjelang Lebaran. Tapi sudah beberapa tahun ini tidak ada lagi,” ungkap Ucu yang datang dari Jakarta.

Ia juga menyampaikan kekecewaan para pensiunan terhadap kebijakan baru yang menghapus empat jenis tunjangan langsung.

Meski ada bantuan pengganti, jumlah yang diterima kini jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya.

Empat komponen manfaat yang dihapus antara lain tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, subsidi BPJS Kesehatan, dan santunan duka.

“Nominalnya memang berbeda bagi setiap orang. Tapi dampaknya sangat terasa. Potongannya besar,” kata Ucu.

Dirinya mengaku biasanya menerima sekitar Rp1,5 juta per bulan, kini hanya mendapatkan sekitar Rp1,1 juta.

Ia menambahkan, pensiunan janda justru lebih terpukul karena sebelumnya hanya menerima Rp400 ribu hingga Rp500 ribu, lalu harus menerima pemotongan lagi.

Bantuan pengganti yang diberikan pun, menurutnya, dibatasi maksimal Rp100 ribu dan tidak semua pensiunan mendapatkannya.

Akibat berkurangnya penerimaan bulanan, Ucu mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga di Jakarta.

“Dengan uang pensiun segitu, hidup di Jakarta ya sangat sulit. Terpaksa harus irit,” tuturnya.

Ucu pensiun pada tahun 2019 setelah 33 tahun bekerja di PT Pos Indonesia.

Ia menyesalkan keputusan mendadak manajemen yang dinilai merugikan pensiunan.

Surat keputusan penghapusan tunjangan diterbitkan pada akhir April, dan gaji yang diterima awal Mei langsung mengalami pemotongan.

“Padahal perusahaan dapat untung besar, sampai ratusan miliar dari pendapatan triliunan rupiah. Tapi yang jadi korban malah kami,” keluhnya.

Koordinator aksi, Heri Purwadi, menyatakan bahwa protes serupa muncul dari seluruh Indonesia.

Tercatat lebih dari 22.000 pensiunan merasa dirugikan oleh kebijakan ini.

Ia menegaskan bahwa tuntutan mereka harus dipenuhi paling lambat tanggal 1 Juni 2025.

“Kalau tidak, kami akan tetap di sini. Banyak yang datang dari luar kota, seperti Palembang, Padang, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Ada sekitar 1.400 peserta,” ujarnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga