Evaluasi FTA: Bahlil, Tito Karnavian, LBP, dan Budi Arie harus segera diganti. Gibran harus dimakzulkan.

Repelita Jakarta – Evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto setelah satu semester berlangsung melalui kajian Forum Tanah Air (FTA) mengemuka sejumlah sorotan tajam dan rekomendasi drastis.

Dalam diskusi dan kajian yang berlangsung secara maraton selama 15–26 Maret 2025, FTA memusatkan evaluasi pada empat bidang utama yaitu Hukum & HAM, Politik, Ekonomi, serta Pertahanan dan Keamanan. Diskusi melibatkan para pakar dari berbagai bidang serta jaringan diaspora di beberapa negara, dipandu Ketua Umum FTA, Tata Kesantra.

Evaluasi kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan melalui survei terhadap 853 responden dari 38 provinsi dan 5 benua, memperlihatkan berbagai tantangan berat yang dihadapi kabinet Merah Putih.

Sorotan utama tertuju pada perlunya reformasi besar-besaran dalam penegakan hukum dengan perhatian khusus pada tiga lembaga Aparat Penegak Hukum: Kehakiman, Kepolisian, dan Kejaksaan. Reformasi ini dianggap krusial agar penegakan hukum tidak sekadar penanganan permukaan kasus.

Kasus pemagaran laut di PIK 2 dan korupsi di Pertamina menjadi contoh nyata yang menunjukkan penyelesaian kasus tidak tuntas, dan peran kementerian terkait belum optimal, khususnya Kementerian BUMN yang dinilai lepas tanggung jawab.

Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden juga menjadi sorotan tajam. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran dianggap beban berat yang harus segera diselesaikan melalui proses makzulkan agar stigma negatif pemerintahan ini bisa dipatahkan.

Survei FTA menunjukkan dukungan besar untuk perombakan kabinet dengan 74,4% responden sangat mendukung reshuffle, dan 21% mendukung. Lima posisi kementerian yang paling mendapat suara penggantian adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Dalam kategori Menteri Koordinator, lima teratas yang perlu diganti adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Sementara di lembaga setingkat kementerian, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto menjadi figur utama yang perlu diganti, diikuti Kepala Dewan Ekonomi Nasional Luhut B. Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Isu ekonomi juga menjadi sorotan penting dengan penurunan drastis nilai tukar Rupiah, tingginya angka PHK, serta lemahnya daya beli masyarakat. Pemerintah dianggap belum menunjukkan kebijakan efektif untuk mengatasi beban hutang dan menarik investasi asing.

Komunikasi publik dan politik dinilai buruk. Lebih dari 80% responden menilai kemampuan pemerintahan dalam menyampaikan dan mensosialisasikan kebijakan kurang memadai, yang berpotensi menurunkan dukungan masyarakat.

Kinerja Polri mendapat penilaian terburuk dengan 62,5% responden menilai tidak baik. Hal ini menguatkan rekomendasi agar Kapolri segera diganti demi menjaga integritas dan netralitas institusi.

Secara keseluruhan, FTA memberikan nilai merah pada kinerja kabinet Merah Putih di semester pertama pemerintahan Prabowo Subianto, dengan rapor 5 dari 10. Meski demikian, survei menunjukkan 90% responden masih memiliki harapan pada pemerintah Prabowo, asalkan terjadi perbaikan nyata, terutama dalam pembenahan kabinet.

Syafril Sjofyan, sebagai perumus kajian, menyatakan, “Kunci keberhasilan pemerintahan Prabowo ke depan ada pada keberanian melakukan reshuffle kabinet dan reformasi menyeluruh dalam penegakan hukum serta perbaikan komunikasi publik. Tanpa langkah-langkah ini, harapan rakyat akan sulit terwujud.”

Tim kajian FTA terdiri dari Syafril Sjofyan (Bandung), Donny Handricahyono (Surabaya), Ida N Kusdianti (Tangerang), Iskundarti Mansyur (Yogyakarta), dan Heri Kurniawan (Diaspora Jerman), dengan koordinasi Tata Kesantra selaku Ketua Umum FTA.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga