Repelita Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengubah sikap terkait rencana mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer.
Sebelumnya, Dedi mengusulkan bahwa pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja dapat dibina melalui program pembinaan militer.
Program ini dirancang untuk menanamkan kedisiplinan dan mental tangguh, serta membantu pelajar yang terlibat dalam tawuran dan penyalahgunaan narkoba.
Namun, kebijakan ini menuai berbagai reaksi.
Sejumlah pihak menyatakan bahwa metode tersebut bisa melanggar hak anak dan tidak sesuai dengan pendekatan pendidikan yang berbasis pada pembinaan karakter.
Setelah mendapat kritik dan laporan dari masyarakat, termasuk dari Komnas HAM, Dedi Mulyadi mulai melunak.
Ia kini berfokus pada upaya mencari cara yang lebih humanis untuk membina pelajar-pelajar bermasalah tersebut tanpa menggunakan pendekatan militer.
Dedi menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku pelajar melalui metode yang lebih mendidik dan tidak melanggar hak mereka.
Komnas HAM sendiri turut memberi perhatian terhadap kebijakan ini, dengan harapan agar kebijakan yang ada sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.
Kritik juga datang dari sejumlah tokoh pendidikan yang menilai bahwa pelatihan militer bukanlah solusi terbaik dalam mendidik pelajar.
Pihak-pihak ini lebih mendorong agar penekanan diberikan pada pembelajaran nilai moral dan perilaku sosial yang baik di sekolah.
Dedi Mulyadi menanggapi dengan mengatakan bahwa ia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan lembaga pendidikan dan pihak terkait untuk merumuskan solusi yang lebih baik.
Editor: 91224 R-ID Elok
