Repelita, Jakarta - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M Tokan, menegaskan belum ada satu pun pengurus partai yang memberikan tanggapan terkait usulan agar Joko Widodo menjadi calon ketua umum PPP.
Ia menekankan bahwa wacana tersebut baru datang dari Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan.
"Usulan itu muncul dari Irfan. Belum ada satu pun pengurus partai yang memberikan respons resmi," kata Usman.
Ia menyebut, menjelang Muktamar, kemunculan banyak nama calon ketua umum merupakan hal yang biasa.
"PPP adalah partai warisan ulama. Dibentuk oleh representasi umat Islam dari partai-partai Islam di masa lalu seperti Partai NU, Parmusi, Perti, dan PSII," ujar Usman.
Ia menambahkan bahwa PPP merupakan salah satu partai politik tertua di Indonesia.
Menurutnya, PPP harus tetap bertahan dan berkiprah baik di parlemen maupun pemerintahan.
"Saya melihat PPP masih memiliki daya tarik dan tetap dilirik banyak pihak," lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, mengakui bahwa usulan nama Jokowi sebagai calon ketua umum sengaja dilempar ke publik.
Namun, menurutnya, keputusan akhir berada sepenuhnya di tangan Jokowi.
Ade menyampaikan hal itu saat menanggapi kemunculan nama Jokowi sebagai kandidat ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Ini hanya masukan, gagasan, dan pendapat. Biarkan saja berkembang," ucapnya.
Ia menilai dinamika menjelang Kongres atau Muktamar wajar jika memunculkan berbagai nama.
"Keputusannya ada di Pak Jokowi. Biarkan semuanya mengalir," katanya.
Meski demikian, Ade mengungkapkan harapan agar Jokowi bersedia menjadi ketua umum PPP.
"Insya Allah, kami mendoakan semoga Allah SWT memberi hidayah kepada Pak Jokowi untuk memilih PPP," tuturnya.
"Biarkan Pak Jokowi yang menentukan sikapnya sesuai dengan suara hatinya. Tak perlu kita ganggu," sambungnya.
Jokowi sebelumnya menanggapi santai isu dirinya akan maju sebagai ketua umum PSI.
Ia mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan tersebut.
"Masih dikalkulasi. Jangan sampai saya ikut, tapi malah kalah," kata Jokowi.
Meski namanya disebut-sebut, Jokowi menyatakan belum mendaftar karena masa pendaftaran masih berlangsung hingga Juni 2025.
"Belum, kan masih panjang. Seingat saya masih sampai Juni," ucapnya.
Saat ditanya apakah dirinya akan bersaing dengan putranya, Kaesang Pangarep, Jokowi menjawab singkat.
"Nggak tahu. Mungkin kalau saya daftar, yang lain tidak daftar," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai PPP memerlukan figur yang bukan hanya populer, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan.
Ia menyebut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, lebih pantas memimpin PPP dibandingkan Jokowi.
"PPP butuh tokoh dengan kapabilitas. Amran lebih layak dibandingkan Jokowi," kata Dedi.
Dedi menjelaskan, meski berasal dari kawasan timur Indonesia, Amran dinilai punya basis dukungan yang loyal.
"Jika dibandingkan dengan Mardiono yang dinilai telah melemahkan PPP, Amran jelas lebih kuat," lanjutnya.
Menurutnya, PPP butuh figur segar dengan citra positif dan minim sentimen negatif.
Dengan jejaring dan pengalaman Amran, Dedi meyakini PPP berpeluang besar kembali menembus parlemen pada 2029.
"Amran adalah pengusaha-politisi. Keluarganya juga dikenal publik. Yang penting, loyalitas terhadap partai," katanya.
Ia menambahkan, meskipun Mardiono punya kemampuan logistik, kurangnya kemurahan hati turut membuat PPP kehilangan daya saing.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
