_RMOL.jpg)
Repelita, Jakarta - Pembatalan rapat dengar pendapat (RDP) yang semula dijadwalkan antara Komisi V DPR dan Kementerian Perhubungan terkait tuntutan pengemudi ojek online (ojol) menuai tanda tanya besar.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, mencurigai adanya kepentingan tersembunyi di balik pembatalan mendadak tersebut.
"Kenapa bisa seperti ini? Undangan baru dikirim malam tanggal 25 Mei, lalu keesokan harinya pukul 11.00 rapat dibatalkan dengan alasan menteri harus mendampingi presiden. Padahal surat undangan resmi tertanggal 23 Mei. Ini lembaga negara, bukan tempat main-main," kata Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 27 Mei 2025.
Adian kemudian membeberkan data keuangan salah satu perusahaan aplikator, Gojek, yang menurutnya meraup keuntungan besar dari skema potongan pendapatan mitra pengemudi.
"Pada kuartal ketiga 2024, pendapatan bruto Gojek mencapai Rp10,3 triliun. Total pendapatan GOTO Rp13,9 triliun. Jadi 79 persen pendapatan GOTO disumbang dari Gojek," ujarnya.
Ia menegaskan perlunya keberpihakan negara kepada rakyat, bukan hanya kepada korporasi besar.
Negara harus hadir dengan sikap tegas dan transparan.
Adian meminta agar semua data terbuka dan rapat antara pemerintah, aplikator, DPR, serta publik dilakukan secara terbuka.
"Jangan hanya bicara diam-diam. Undang media, hadirkan pakar ekonomi, buka datanya. Kalau memang adil, ayo diskusi terbuka," tegasnya.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah dalam waktu singkat.
"Peraturan Menteri Perhubungan dalam satu tahun bisa berubah tiga kali. Negara seharusnya memberi kepastian, bukan malah membingungkan," tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
