Repelita Jakarta - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya seusai dilantik pada 20 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa "ikan busuk dari kepala" menuai beragam tafsir.
Dalam konteks kritik terhadap institusi Polri, Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menilai bahwa "kepala" dalam kalimat tersebut tidak hanya merujuk pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Usman, secara kelembagaan, Polri berada langsung di bawah Presiden RI. "Nah, ‘ikan busuk dimulai dari kepalanya’. Apakah perlu Kapolri diganti? Kepalanya siapa? Kapolri itu atau Presiden? Kalau dibandingkan antara Kapolri sama Presiden, mana kepalanya? Menurut saya, kalau ikannya (busuk) sampai eksekutif, ya Presiden harus diganti," ujar Usman dalam diskusi publik bertajuk "Urgensi Reformasi Polri" yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan, Jumat, 7 Maret 2025.
"Tapi, kalau yang dimaksud 'ikannya' adalah kepolisian, ya Kapolri harus diganti," lanjutnya.
Usman menambahkan bahwa Amnesty International telah mengeluarkan rilis resmi pada Agustus 2024 terkait represi oknum Polri terhadap warga sipil dan mahasiswa. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan represif tersebut bukan hanya dilakukan oleh individu, tetapi melibatkan institusi secara keseluruhan.
"Bagi kami, perilaku eksesif dari kepolisian bukanlah masalah individu semata. Ini sudah menjadi pola umum karena tanggung jawabnya ada pada institusi. Dalam hal ini, tentu institusi adalah entitas yang abstrak. Harus dikonkretkan siapa? Kapolri," tegasnya.
Amnesty International, kata Usman, juga mendesak DPR menggunakan hak angket atau mekanisme penyelidikan lainnya untuk meminta pertanggungjawaban Kapolri. Namun, menurutnya, DPR hingga kini belum menunjukkan keseriusan dalam mengawal isu tersebut.
"Nah, sayangnya, DPR hingga hari ini belum mengarah ke sana. Bahkan dalam kritik masyarakat dan mahasiswa terakhir terhadap pemerintah dan kepolisian, Ketua Komisi III justru mengatakan 'untung ada di Polisi'. Padahal itu hanya empat hari setelah intimidasi oknum polisi terhadap kelompok Band Punk Sukatani," ujarnya.
Menurut Amnesty International, DPR tidak menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara optimal.
"Akibatnya, tidak ada koreksi yang signifikan," pungkas Usman.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
