Repelita Jakarta - Pembentukan Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terus menuai kritik. Tim yang seharusnya fokus pada penekanan emisi gas rumah kaca (GRK) ini justru dinilai sarat kepentingan politik setelah sebelas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diangkat menjadi anggota tim.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti langkah ini sebagai bentuk nepotisme yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan bersih dan efisien. “Sepertinya mumpungisme dan moral hazard tidak terbendung. Mumpung ada kekuasaan, pastikan bahwa relasi politik ditumpuk di kementerian itu. Akhirnya rakyat merasa Indonesia makin gelap,” kata Rocky melalui kanal YouTube miliknya, Jumat 7 Maret 2025.
Rocky menilai penempatan kader PSI dalam tim FOLU Net Sink 2030 tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi anggaran dan tata kelola pemerintahan yang transparan. “Bocoran seperti ini menuntun kita untuk menyimpulkan bahwa efisiensi hanya sekadar omon-omon,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rocky mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan tegas. “Konsekuensi dari keterbukaan informasi, netizen bisa mengulik keputusan menteri. Ini yang harusnya dikejar oleh Presiden Prabowo, karena membersihkan dari dalam adalah penanda bahwa ia bisa membersihkan yang ada di luar,” tegas Rocky.
Struktur Tim FOLU Net Sink 2030 tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan No 32/2025. Sebelas kader PSI yang diangkat antara lain Andy Budiman sebagai Dewan Penasehat; Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Sigit Widodo sebagai anggota bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Rama Hadi Prasetya sebagai Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon; Furgan Amini Chaniago sebagai anggota bidang Konservasi; Nandya Maharani Irawan sebagai Staf Kesekretariatan bidang Konservasi; Andi Syaiful Oeding dan Yus Ariyanto sebagai anggota bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; serta Nurtanti dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.
Netizen pun ramai memberikan tanggapan. Salah satu netizen berkomentar, “Ini jelas nepotisme. Saatnya Prabowo pecat Raja Juli Antoni sebelum merusak tata kelola pemerintahan.” Netizen lain menambahkan, “Kalau dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk. Presiden harus tegas dan tidak boleh kompromi.”
Menyikapi hal ini, banyak pihak menyerukan agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan praktik nepotisme di Kemenhut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
