Raja Juli Bagi-bagi Jabatan ke Kader PSI, Alex Indra: Beda dengan Menteri Sebelumnya

 

Repelita Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali menuai kritik setelah memasukkan sebelas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Langkah ini dinilai sebagai bentuk bagi-bagi jabatan yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyoroti perbedaan mencolok antara kebijakan Raja Juli dengan menteri sebelumnya. “Ini jelas berbeda dengan menteri sebelumnya. Dulu, tim FOLU Net Sink diisi oleh pejabat struktural Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta akademisi pro lingkungan. Sekarang, justru didominasi oleh kader partai,” kata Alex kepada wartawan, Jumat 7 Maret 2025.

Alex menilai, langkah Raja Juli yang juga Sekretaris Jenderal PSI ini lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan nasional. “Publik pun tentunya akan menilai keputusan Menhut Raja Juli Antoni ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega,” tegasnya.

Struktur Tim FOLU Net Sink 2030 tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan No 32/2025. Sebelas kader PSI yang diangkat antara lain Andy Budiman sebagai Dewan Penasehat; Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Sigit Widodo sebagai anggota bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Rama Hadi Prasetya sebagai Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon; Furgan Amini Chaniago sebagai anggota bidang Konservasi; Nandya Maharani Irawan sebagai Staf Kesekretariatan bidang Konservasi; Andi Syaiful Oeding dan Yus Ariyanto sebagai anggota bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; serta Nurtanti dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.

Alex juga menyoroti alokasi dana hibah yang seharusnya digunakan untuk program justru dialihkan untuk membayar honorarium tim. “Dana hibah ini kan semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program, bukan untuk membayar honorarium kader partai,” ujarnya.

Netizen pun ramai memberikan tanggapan. Salah satu netizen berkomentar, “Ini jelas nepotisme. Raja Juli Antoni harus dipecat sebelum semakin merugikan negara.” Netizen lain menambahkan, “Bagi-bagi jabatan seperti ini hanya merusak tata kelola pemerintahan.”

Kritik terhadap langkah Raja Juli ini semakin menguat, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga