Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan kritik tajam terhadap pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyebut bahwa honor anggota OMO FOLU Net Sink 2030 tidak menggunakan dana APBN.
Said Didu menegaskan bahwa semua dana yang dikelola oleh kementerian atau lembaga tetap bersumber dari APBN, baik itu berasal dari pendapatan negara, utang, maupun hibah dari donor.
"Pak Menhut Raja Juli Antoni, jangan anggap kami semua bodoh," ujar Said Didu melalui akun X-nya, @msaid_didu, pada Sabtu (8/3/2025).
Ia menekankan bahwa karena dana tersebut berasal dari APBN, maka seluruh aturan negara tetap berlaku dalam pengelolaannya.
Jika ada pejabat yang menerima atau mengelola dana di luar APBN, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai gratifikasi atau bahkan korupsi.
"Jika pejabat kelola atau terima dana bukan dari APBN berarti gratifikasi. Gratifikasi adalah korupsi. Bapak dan anggota PSI korupsi berjamaah di Kemhut?" sindirnya.
Lebih lanjut, Said Didu menyarankan agar jika memang dana tersebut tidak terkait dengan pemerintah, maka lebih baik diberikan langsung kepada partai yang bersangkutan daripada menggunakan lembaga negara sebagai perantara.
"Jika dana tersebut tidak terkait pemerintah, minta saja donor memberikan langsung ke partai Anda. Jangan gunakan lembaga dan uang negara untuk menggaji atau membiayai anggota partai," tegasnya.
Sebelumnya diketahui, Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa honor yang akan diberikan kepada anggota Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 tidak berasal dari APBN.
Menurutnya, pendanaan program tersebut berasal dari negara mitra dan donor internasional.
"Yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN," ujar Raja dalam keterangannya, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan tajam publik setelah terungkap bahwa banyak kader PSI yang masuk dalam struktur OMO FOLU.
Dugaan adanya praktik bagi-bagi jabatan di Kementerian Kehutanan semakin menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan tokoh nasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
