Pengurangan Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipertanyakan, KPK Soroti Potensi Penyimpangan

 

Repelita Jakarta - Kualitas Makan Bergizi Gratis (MBG) kini semakin dipertanyakan. Program yang awalnya menganggarkan Rp15 ribu per porsi, kemudian dikurangi menjadi Rp10 ribu, kini anggaran tersebut diketahui disunat menjadi hanya Rp8 ribu per porsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan adanya pengurangan harga makanan pada program MBG. Isu ini menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat antara KPK dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/3/2025).

"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," beber Setyo Budiyanto.

Setyo juga menegaskan bahwa informasi ini masih perlu diverifikasi agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. "Ini baru informasi. Informasi ini kan belum di verifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tetapi, karena bersifat pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," ujar Setyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Untuk memverifikasi informasi tersebut, KPK meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk memperbaiki sistem tata kelola program MBG agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata Setyo.

Setyo pun meminta agar BGN rutin melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan program tersebut. "Saran diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," katanya.

Menurut Setyo, anggaran program MBG sangat besar, sehingga pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan, khususnya di tingkat daerah.

"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," tegasnya.

Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa lembaganya mengelola anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp70 triliun. Dadan menambahkan bahwa anggaran ini kemungkinan akan bertambah Rp100 triliun pada triwulan ketiga, sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.

Dadan juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga