Repelita Jakarta - Peneliti ISEAS, Made Supriatma, menanggapi Revisi UU TNI yang saat ini menjadi perhatian publik.
Poin utama yang disoroti Made adalah pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, yang dinilai menyakiti rakyat.
Beberapa hari lalu, Maruli merespons para pengkritik revisi UU TNI dengan menyebut mereka sebagai "otak-otak kampungan".
"Jadi tidak usah ramai ribut-ribut di media, ini itu lah, orde baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh.
Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan menurut saya," ujar Maruli dalam sebuah video yang diunggah di YouTube.
Made Supriatma menggarisbawahi kalimat "Otak-otak Kampungan" tersebut dan mengulas beberapa hal terkait pengesahan RUU TNI yang dinilai dilakukan secara terburu-buru dan tertutup.
Melalui akun Facebook miliknya, Made Supriatma membagikan unggahan dari akun X @MawaKresna yang mengkritik pernyataan Maruli Simanjuntak.
Unggahan tersebut menyertakan foto berisi data ihwal TNI, termasuk pembelian celana dalam prajurit TNI yang menggunakan anggaran rakyat.
"Mohon maaf nih pak Maruli, TNI aja beli celana dalam masih pakai uang rakyat, ya masa mengkritik dan menolak dwi fungsi TNI malah dikatain kampungan.
Orang kampung pun punya kontribusi beliin celana dalam prajurit TNI. #TolakRevisiUUTNI #TolakDwifungsiABRI," tulis @MawaKresna.
Foto yang dibagikan oleh @MawaKresna menunjukkan bukti transaksi pembelian celana dalam TNI melalui e-katalog dengan anggaran Rp170 juta, berdasarkan data LKPP 2025.
Made Supriatma mengulas unggahan tersebut dengan menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara.
"Ini jleb banget. Masih ingat laporan Project Multatuli soal pengadaan di TNI? Ini bukan laporan ngawur.
Ia lahir dari rasa ingin tahu dan ketelitian menelisik dokumen-dokumen yang tidak dilihat orang," tulis Made.
Made Supriatma juga menanggapi pertanyaan tentang alasan di balik kritiknya terhadap TNI.
"Mencari-cari kesalahan? Ya nggaklah. Kita wajib tahu. Apalagi hampir tidak ada perwira TNI yang kena kasus korupsi," katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut lahir dari keinginan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik.
Lebih lanjut, Made Supriatma menyoroti sikap elitis yang tercermin dari pernyataan Maruli Simanjuntak.
"Juga, karena sok-sokan elitis dari pernyataan Kasad kemarin yang bilang mempersoalkan privilese pemberian pangkat sekretaris kabinet itu 'kampungan'," lanjutnya.
Menurut Made, justru orang-orang kampungan yang rajin dan kreatif mencari informasi, sehingga mereka mampu meriset dan mencari pengetahuan.
Made Supriatma juga membongkar halaman naskah RUU TNI yang tengah dibahas, yang hanya terdiri dari 28 halaman dengan daftar pustaka yang sangat singkat, yaitu 1 halaman.
Ia mempertanyakan tujuan dari multifungsi TNI yang diusulkan dalam revisi UU tersebut. "Multifungsi TNI ini sebenarnya untuk kepentingan siapa? Kepentingan rakyat?
Kepentingan TNI? Atau, kepentingan para jendral dan politisi-politisi yang tidak mampu berkuasa secara demokratis?" tanya Made. *
Editor: 91224 R-ID Elok
