Partai Golkar Bantah Keterlibatan Bahlil Lahadalia dalam Kasus Korupsi Pertamina, Sebut Fitnah Berbau Politis

 

Repelita Jakarta - Kasus mega korupsi yang melibatkan PT Pertamina kembali menghebohkan publik, dengan nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, turut diseret dalam skandal tersebut. Menanggapi hal ini, Partai Golkar melalui Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin, angkat bicara dan membantah tuduhan keterlibatan Bahlil.

“Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina adalah fitnah. Pak Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara skandal korupsi tersebut terjadi pada 2018 hingga 2023,” tegas Nurul Arifin.

Nurul menegaskan pada periode tersebut, Bahlil tidak memiliki kewenangan atau keterlibatan dalam keputusan-keputusan yang diambil. Ia juga menambahkan bahwa sejak dilantik, Bahlil sudah melakukan sejumlah perbaikan dalam tata kelola sektor energi, termasuk kebijakan yang mewajibkan produksi minyak mentah dalam negeri diolah di kilang dalam negeri, bukan diekspor.

“Justru, Kementerian ESDM di bawah Pak Bahlil tengah berbenah soal tata kelola minyak mentah. Salah satunya, dengan mempercepat izin impor BBM yang sebelumnya satu tahun menjadi hanya enam bulan untuk memudahkan evaluasi,” jelas Nurul.

Lebih lanjut, Nurul berharap publik bisa lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini. Ia mengimbau agar masyarakat tidak terjebak dalam persepsi yang salah, dan mengingatkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina harus bertanggung jawab.

“Ini pelajaran bagi kita semua, agar pihak terkait bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi ini. Saatnya berbenah di Pertamina agar pelayanan publik menjadi lebih baik,” ujar Nurul.

Di sisi lain, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, juga menilai bahwa tuduhan terhadap Bahlil terkait korupsi di Pertamina tidak tepat. Ia menegaskan bahwa kasus tersebut terjadi jauh sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024.

“Kasus ini tidak seharusnya dikaitkan dengan Bahlil. Secara kronologis, ia baru menjabat pada Agustus 2024, sedangkan korupsi itu terjadi antara 2018 hingga 2023,” kata Ari.

Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini mencurigai adanya muatan politis dalam narasi yang menyeret Bahlil dalam kasus ini. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil dinilai menjadi sasaran dalam upaya menggoyang posisinya, baik di pemerintahan maupun partai.

“Isu korupsi ini sangat kental dengan muatan politik. Tujuannya untuk menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil di Golkar. Publik harus lebih berhati-hati dalam menyaring informasi,” tegas Ari.

Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena selain menyangkut masalah korupsi besar, juga melibatkan politik di dalamnya, yang dapat memengaruhi dinamika kekuasaan dalam pemerintahan dan partai politik. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga