Repelita Jakarta - Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina terus menuai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mengutuk praktik rasuah tersebut.
Kecaman masyarakat semakin keras setelah nilai kerugian negara dalam kasus itu disebut-sebut mencapai seribu triliun rupiah.
Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Wulan Sari, menilai bahwa pengungkapan kasus ini oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengedukasi publik tentang akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara, terutama di sektor energi.
"Angka Rp193,7 triliun ini lebih dari sekadar data statistik. Ini adalah representasi nyata dari potensi pembangunan yang terhambat dan hak masyarakat yang terampas. Dana sebesar itu setara dengan anggaran pembangunan ratusan rumah sakit, ribuan sekolah, atau jutaan lapangan kerja," ujar Wulan Sari.
Wulan menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikorupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Menurutnya, perbuatan para tersangka sangat merampas hak-hak dasar rakyat Indonesia, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
"Ini adalah saatnya kita memahami dampak korupsi secara lebih mendalam," tambahnya.
Dalam kasus ini, KOPRI PB PMII mendukung penuh Kejagung dalam menegakkan hukum. Wulan menilai bahwa mengungkap kasus korupsi berskala besar dan kompleks membutuhkan keberanian, integritas, dan profesionalisme.
"Kami memberikan dukungan penuh kepada Kejagung untuk terus menjalankan tugasnya dengan profesional, transparan, dan akuntabel," tegas Wulan Sari. Ia meyakini Kejagung akan tetap teguh dalam komitmennya menegakkan keadilan meskipun menghadapi berbagai tekanan dan tantangan.
Wulan juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk turut serta mengawal proses hukum ini. Ia menekankan pentingnya peran aktif publik dalam mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan.
Di sisi lain, KOPRI PB PMII mendorong Pertamina untuk melakukan reformasi internal secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
"Pertamina adalah aset strategis bangsa. Sudah saatnya kita membangun Pertamina yang bersih, profesional, dan berintegritas agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat," tutup Wulan Sari.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
