Johan Rosihan Soroti Transparansi dan Konflik Kepentingan di FOLU Net Sink 2030

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyampaikan empat sikap terkait penunjukan belasan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bernomor 32 Tahun 2025. Johan menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam proses perekrutan anggota di FOLU Net Sink 2030.

"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," ujar Johan.

Johan juga menekankan perlunya menghindari konflik kepentingan dalam perekrutan anggota FOLU Net Sink 2030. Menurutnya, penempatan individu dengan afiliasi politik dalam jabatan strategis di sektor lingkungan dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Program FOLU Net Sink 2030 harus dikelola secara profesional dan independen, bukan alat politik kelompok tertentu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil murni untuk kepentingan bangsa dan lingkungan," tegasnya.

Selain itu, Johan menyoroti transparansi dalam penggunaan anggaran FOLU Net Sink 2030, terutama setelah munculnya kritik atas masuknya kader PSI ke lembaga tersebut.

Meskipun Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa anggaran FOLU Net Sink 2030 berasal dari donor internasional dan bukan dari APBN, Johan menegaskan perlunya komitmen transparansi dalam pengelolaan dana.

"Detail mengenai sumber dana, besaran honor yang diberikan, serta mekanisme pengalokasian anggaran harus dibuka ke publik untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," kata Johan.

Ia juga menegaskan pentingnya profesionalisme dalam menunjuk anggota FOLU Net Sink 2030.

"Profesionalisme harus menjadi prioritas utama agar program ini berjalan dengan efektif dan tidak hanya menjadi wacana politik semata," ujarnya.

Johan mendesak Kementerian Kehutanan untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme perekrutan anggota FOLU Net Sink 2030.

"Menjelaskan secara terbuka mekanisme seleksi tim FOLU Net Sink 2030, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta melakukan evaluasi agar program ini benar-benar membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat," tandasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga