Desakan Copot Kapolri Listyo Sigit Mencuat, Pengamat Sebut Sulit Dilakukan Prabowo

 

Repelita Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai terlalu banyak terlibat dalam politik praktis sehingga muncul desakan agar ia dicopot dari jabatannya. Namun, menurut pengamat, pencopotan Listyo Sigit akan sulit dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyampaikan pandangannya dalam diskusi publik Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Urgensi Reformasi Polri' di kawasan Jakarta Selatan. Menurutnya, Listyo Sigit lebih memiliki bakat politik dibandingkan sebagai aparat penegak hukum.

"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat dibandingkan bakat sebagai aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu, saya berharap presiden segera membebaskan Pak Listyo dari tugasnya sebagai Kapolri," kata Ray.

Ray mengungkapkan bahwa dirinya telah lama mendorong Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Listyo Sigit. Namun, ia menilai hal tersebut sulit terealisasi karena kedekatan antara Listyo dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

"Saya kira posisi Kapolri ini cukup kuat. Di hadapan Pak Prabowo, ini kan ibaratnya diskusi paling alot antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo," ujarnya.

Ray menduga jabatan Kapolri yang dipegang Listyo menjadi bagian dari kompromi politik antara Jokowi dan Prabowo. Hal ini terlihat dari masih bertahannya Listyo sebagai Kapolri meski masa jabatannya hampir lima tahun.

"Artinya, mungkin beberapa program Pak Jokowi mandek di era Prabowo, tapi soal Kapolri masih tetap dijabat oleh Pak Sigit," ucapnya.

Senada dengan Ray, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, menilai Listyo Sigit perlu diganti karena meningkatnya tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Salah satu contohnya adalah insiden penembakan siswa SMA di Semarang oleh oknum polisi, yang justru mendapat pembelaan dari atasan pelaku.

"Kapolresnya cenderung membela, bahkan menciptakan cerita-cerita yang penuh rekayasa, menyediakan parang seolah terjadi tawuran padahal gak ada," kata Usman.

Selain itu, ia juga menyoroti tindakan berlebihan aparat terhadap mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa. Menurutnya, praktik pelanggaran hukum yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit terjadi secara berulang dan sistematis, sehingga diperlukan langkah korektif dari DPR maupun Presiden.

"Kapolri berada langsung di bawah Presiden, dan dalam masyarakat demokratis, harus ada kontrol berlapis," tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, menilai setiap Kapolri pasti memiliki tantangan dan prestasi masing-masing. Ia menyebut bahwa di tengah banyaknya kritik terhadap institusi Polri, Listyo Sigit juga memiliki capaian, salah satunya adalah pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menurut eks Komisioner Komnas HAM itu, permasalahan di Polri bukan hanya soal individu, tetapi juga menyangkut aspek struktural dan kultural, termasuk pendidikan serta perbaikan sumber daya manusia.

"Saya sih lebih bagus pergantiannya natural saja, seperti sebelumnya. Semua kepala kepolisian pasti memiliki catatan positif dan negatif. Sehingga pergantian itu menjadi sesuatu yang sifatnya natural," kata Anam. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga