Ahmad Dhani Dihujat Tawarkan Posisi Staf Ahli DPR untuk Vokalis Sukatani

Repelita Jakarta - Ahmad Dhani, musisi yang juga anggota DPR RI, menuai kecaman setelah menawarkan posisi staf ahli di DPR kepada Novi Citra Indriyati, vokalis band Sukatani. Tawaran tersebut mencuat setelah Novi diberhentikan dari jabatannya sebagai guru di SDIT Mutiara Hati, Banjarnegara, Jawa Tengah, akibat dugaan pelanggaran kode etik yang terkait dengan aktivitasnya di luar sekolah.

Dhani mengungkapkan bahwa ia siap memberikan posisi tersebut kepada Novi, dengan janji gaji yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan Novi saat menjadi guru. "Saya siap menerima lead vokalis Sukatani untuk bekerja, mungkin jadi staf ahli saya, PA saya di DPR. Saya menerima sebagai pekerja saya dan gajinya lebih besar dari guru tempat sebelumnya," ujar Ahmad Dhani dalam sebuah unggahan di TikTok pada Jumat (28/2/2025).

Sebelumnya, Novi yang dikenal dengan nama panggung Twister Angel diberhentikan oleh pihak sekolah setelah ditemukan pelanggaran terhadap syariat Islam terkait penampilan dan aktivitasnya sebagai vokalis band bergenre punk. Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati, menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah adanya laporan dari yayasan pada 5 Februari 2025.

Pihak sekolah mengungkapkan bahwa pelanggaran kode etik tersebut tidak ada kaitannya dengan lagu yang sempat viral dan berisi kritik terhadap kepolisian. Namun, yang menjadi fokus adalah pelanggaran terhadap aturan syariat Islam. "Kami sudah mengklarifikasi dengan Novi terkait bukti foto yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap syariat Islam," kata Eti.

Tawaran Ahmad Dhani untuk merekrut Novi sebagai staf ahli di DPR menuai beragam respons di media sosial. Banyak netizen yang memberikan hujatan terkait kebijakan tersebut. "Widih mantaf staff ahli bisa asal nunjuk ya, o gitu, pantas pemerintahan bobrok," komentar seorang netizen. "Kriterianya asal-asalan ya?," tulis lainnya.

Beberapa netizen juga menilai bahwa meskipun ini bukan tentang kemampuan Novi, tetapi lebih kepada proses birokrasi yang seharusnya lebih selektif dalam penentuan staf ahli di DPR. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga