Pramono dan Kepala Daerah dari PDIP Merapat ke Retret, Megawati Melunak?

 

Repelita, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bergabung dalam retret kepala daerah PDIP di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Sebagai kader PDIP, Pramono hadir bersama dengan 16 kepala daerah lainnya, termasuk Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho, dan Bupati Demak Eisti'ana.

Selain itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto juga turut menghadiri acara tersebut. Dari Jawa Timur, hadir pula Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa 17 kepala daerah PDIP telah tiba di lokasi retret sejak malam sebelumnya. "Semalam 17 orang," ujar Bima pada Senin (24/2/2025).

Pramono Anung, dalam keterangannya, memilih untuk tidak menjelaskan lebih jauh mengenai keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya menginstruksikan agar kepala daerah PDIP menunda keikutsertaan dalam acara retret ini. Pramono hanya menyatakan bahwa dirinya bersama 17 kepala daerah lainnya tetap melaksanakan retret sesuai arahan.

"Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogyakarta dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini, kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini, Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa. Tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai," ujarnya.

Pramono mengungkapkan bahwa selama kepergiannya, tugas sebagai Gubernur Jakarta akan dititipkan kepada wakilnya, Rano Karno. Ketika ditanya mengenai surat perintah PDIP yang sempat melarang kepala daerah ikut retret, Pramono enggan memberikan jawaban tegas, hanya menyatakan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Megawati dan DPP PDIP.

Sebelumnya, pada 20 Februari 2025, Megawati mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah PDIP untuk menunda keberangkatan mereka menuju Magelang. Surat instruksi tersebut dikeluarkan setelah mencermati dinamika politik yang berkembang, termasuk penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Dalam surat itu, Megawati menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan instruksi partai berada di bawah kendali penuh Ketua Umum.

Sumber yang dekat dengan situasi menyebutkan bahwa meskipun awalnya ketat, Megawati kini menunjukkan kelonggaran, yang memungkinkan Pramono Anung dan rekan-rekannya bergabung dalam kegiatan tersebut. Netizen pun memberikan berbagai reaksi terkait keputusan ini, beberapa mendukung langkah PDIP, namun ada juga yang mempertanyakan konsistensi sikap partai dalam menghadapi situasi politik saat ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga