Kontroversi Dana Efisiensi Rp 300 Triliun untuk Danantara, Bhima Yudhistira: Tidak Fair!

 

Repelita Jakarta - Direktur Center for Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengalokasikan hasil penghematan negara ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dalam pidato peresmian Danantara, Prabowo menyatakan akan menginvestasikan Rp 300 triliun hasil efisiensi ke dalam lembaga tersebut.

Bhima menilai seharusnya Danantara hanya mendapatkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tidak menggunakan anggaran negara. "Tidak fair ketika Danantara rugi bukan kerugian negara, tapi modalnya diambil dari hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Bhima.

Ia khawatir bahwa pengalokasian dana hasil efisiensi ke Danantara dapat mengurangi belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) serta berpotensi mengganggu pelayanan publik dan program prioritas.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo lebih menekankan hasil efisiensi pemakaian anggaran. Ia menegaskan bahwa modal Danantara nantinya berasal dari perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah ada.

"Soal Danantara, sebenarnya Danantara itu sudah punya modal dari BUMN sendiri, dari aktivitas yang ada sekarang," kata Bambang seusai acara Digital Economic Forum 2025 di Jakarta Selatan.

Sebagai superholding BUMN, Danantara mendapatkan modal dari perusahaan yang tergabung di dalamnya. Saat ini, tujuh perusahaan BUMN akan dikelola Danantara, yakni PT Pertamina, Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT PLN, PT Telkom Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Mandiri. Mulai Maret mendatang, seluruh BUMN dikabarkan akan bergabung dengan Danantara.

"Kalau Pak Presiden mengatakan akan ada yang diinvestasikan oleh Danantara, itu maksudnya bukan untuk memberikan modal kepada Danantara," jelas Bambang. Ia berharap Danantara dapat melakukan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung agenda pembangunan Prabowo.

Presiden Prabowo telah meluncurkan BPI Danantara di Istana Kepresidenan. Dalam pidatonya, ia mengklaim bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahannya, lebih dari Rp 300 triliun atau hampir US$ 20 miliar telah diamankan sebagai tabungan negara.

Dana tersebut, menurut Prabowo, sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. "Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi," kata Prabowo.

Sebanyak 20 proyek strategis nasional bernilai miliaran dolar itu akan difokuskan pada sektor hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan.

Prabowo menyatakan masyarakat patut berbangga karena Danantara diklaim sebagai salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia dengan total aset dalam pengelolaan mencapai US$ 900 miliar.(*).

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga