Faizal Assegaf Soroti Pencalonan Prabowo sebagai Capres 2029, Sebut Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Repelita, Jakarta - Pengamat politik Faizal Assegaf menyoroti isu yang mendadak menggema di publik terkait pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres 2029.

Dikatakan Faizal, manuver politik tersebut mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

"Kurang dari empat bulan Prabowo berkuasa selaku Presiden. Kini resmi berganti status selaku Capres 2029," ujar Faizal di X @faizalassegaf (16/2/2025).

Peralihan status itu diumumkan Gerindra dan didukung partai-partai yang tergabung dalam kabinet KIM Plus.

Ia menilai bahwa rakyat kini semakin bingung dengan posisi Prabowo, apakah bertindak sebagai presiden yang netral atau justru menunggangi negara untuk ambisi politiknya di 2029.

"Rakyat prihatin dan dibuat bingung. Pilpres masih jauh dan belum digelar, kekuasaan Prabowo kini sulit dibedakan," ucapnya.

Faizal menegaskan bahwa langkah ini sangat berbahaya bagi stabilitas nasional.

"Bertindak selaku presiden yang netral atau menunggangi negara atas ambisi calon presiden," sebutnya.

Ia menilai jabatan presiden yang tidak netral akan membawa dampak buruk bagi kebijakan negara yang rentan dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

"Manuver Prabowo tersebut, jelas jauh dari amanah konstitusi dan mengkhianati sumpah jabatan," Faizal menuturkan.

Tambahnya, kekuasaan saat ini sangat berpotensi bertindak semena-mena demi tujuan melanjutkan agenda perpanjangan jabatan.

"Artinya, ketika Presiden berstatus Capres, maka organisasi negara berada dalam kendali kepentingan elite partai," terangnya.

"Sudah jelas semua kebijakan presiden sulit dihindari demi maksud terselubung agenda politik Capres," sambung dia.

Faizal bilang, tidak netralnya jabatan presiden, sangat membahayakan stabilitas nasional.

"Hasilnya, rakyat dipaksa berada dalam kekuasaan otoriter yang jauh dari prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam bernegara," cetusnya.

Atas kondisi ini, jejaring aktivis yang tergabung dalam Partai Negoro (Nasional Gotong Royong) menyatakan sikap perlawanan.

"Atas pemahaman itu, jejaringan aktivis yang tergabung dalam Partai Negoro (Nasional Gotong Royong), menyatakan sikap perlawanan," imbuhnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen pro-perubahan untuk berkonsolidasi dan menggalang solidaritas guna melawan segala bentuk ketidakadilan dalam bernegara.

"Menolak secara tegas konspirasi elite partai yang bertindak merusak tatatan demokrasi dan kedaulatan politik rakyat," tandasnya.

"Mengambil sikap tegas dan menggalang solidaritas untuk melawan ketidakadilan dalam bernegara. Bersatu dan melawan," kuncinya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga