Belum 4 Bulan Memimpin, Gerindra Sudah Umumkan Prabowo Capres 2029, Faizal Assegaf: Ini Sangat Berbahaya

Repelita Jakarta - Pengamat politik Faizal Assegaf memberikan sorotan tajam terkait dengan pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2029, meskipun ia baru saja menjabat sebagai Presiden Indonesia kurang dari empat bulan. Faizal menilai langkah tersebut mencerminkan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak prinsip demokrasi.

"Kurang dari empat bulan Prabowo berkuasa selaku Presiden. Kini resmi berganti status selaku Capres 2029," ujar Faizal melalui akun X-nya @faizalassegaf pada 16 Februari 2025.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Partai Gerindra dan didukung oleh partai-partai yang tergabung dalam kabinet KIM Plus. Faizal menganggap peralihan status tersebut mengundang kekhawatiran, karena rakyat semakin bingung dengan posisi Prabowo, apakah bertindak sebagai presiden yang netral atau justru menunggangi kekuasaan negara untuk kepentingan politik pribadi.

"Rakyat prihatin dan dibuat bingung. Pilpres masih jauh dan belum digelar, kekuasaan Prabowo kini sulit dibedakan," kata Faizal.

Menurut Faizal, langkah tersebut sangat berbahaya bagi stabilitas nasional, karena jabatan presiden yang tidak netral berpotensi membawa dampak buruk bagi kebijakan negara, yang rentan dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

"Manuver Prabowo tersebut jelas jauh dari amanah konstitusi dan mengkhianati sumpah jabatan," tegas Faizal.

Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan sikap netralitas dapat menciptakan kondisi yang tidak sehat dalam bernegara. "Artinya, ketika Presiden berstatus Capres, maka organisasi negara berada dalam kendali kepentingan elite partai," jelasnya.

Lebih lanjut, Faizal mengatakan bahwa kebijakan presiden akan sulit dihindari demi tujuan terselubung untuk mendukung pencalonan Capres. "Hasilnya, rakyat dipaksa berada dalam kekuasaan otoriter yang jauh dari prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam bernegara," cetusnya.

Sikap perlawanan terhadap langkah Prabowo ini juga muncul dari jejaring aktivis yang tergabung dalam Partai Negoro (Nasional Gotong Royong). Mereka menyatakan penolakan terhadap apa yang mereka anggap sebagai konspirasi elite partai yang merusak demokrasi dan kedaulatan politik rakyat.

"Menolak secara tegas konspirasi elite partai yang bertindak merusak tatatan demokrasi dan kedaulatan politik rakyat," kata Faizal. Ia pun mengajak seluruh elemen pro-perubahan untuk berkonsolidasi dan melawan ketidakadilan yang terjadi dalam bernegara.

"Mengambil sikap tegas dan menggalang solidaritas untuk melawan ketidakadilan dalam bernegara. Bersatu dan melawan," tandasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga