Repelita Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengkritik pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggapnya sebagai kontestasi politik paling kacau sepanjang sejarah Indonesia. Pernyataan ini dia sampaikan saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
Menurut Deddy, Pemilu yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sangat buruk, bahkan menyebutnya sebagai "pemilu paling berengsek dalam sejarah". Deddy mengungkapkan bahwa hampir 60 persen dari total 545 hasil Pilkada 2024 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan bahwa kontestasi politik tersebut sangat kacau.
"Hampir 60 persen, gila itu," ujarnya dengan tegas.
Deddy kemudian menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk pimpinan KPU, Bawaslu, Mendagri, dan Kapolri, untuk mundur secara massal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekacauan tersebut.
"Saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri gagal kita ini," tambah Deddy.
Deddy juga mengaku merasa gagal sebagai legislator DPR, melihat banyaknya gugatan terhadap hasil Pilkada yang mencerminkan ketidakberesan dalam pelaksanaan pemilu.
Anggota Komisi II DPR RI ini mengajak para pejabat terkait pelaksanaan Pilkada 2024 untuk mengundurkan diri secara bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat. "DPR juga, supaya adil. Enggak apa-apa, kalau perlu mundur berjamaah, saya siap, supaya sebagai tanggung jawab kita kepada bangsa ini," ujar Deddy.
Ia menambahkan, meskipun ada 235 Pilkada yang tidak digugat ke MK, namun Deddy menyebutkan bahwa masih banyak daerah yang memiliki masalah pelanggaran yang masif. Bahkan, ada 198 daerah yang tidak digugat ke MK, tetapi diperkirakan terdapat pelanggaran yang tidak dapat dibuktikan atau karena masyarakat sudah merasa lelah melawan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
