Budi Arie Bantah Jokowi Terlibat Revisi UU KPK, Sebut Tuduhan Hasto Hoaks

Repelita Jakarta - Ketua Umum ProJo, Budi Arie, membantah tuduhan yang dilontarkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait revisi Undang-Undang KPK yang disebut-sebut bertujuan melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari jeratan hukum.

Budi menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam perubahan aturan yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Ia menilai pernyataan Hasto sebagai hoaks yang tidak berdasar.

"Halah, hoaks lah. Hoaks," ujar Budi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa Jokowi tetap konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pak Jokowi ini pemimpin yang sangat teguh dalam memberantas korupsi. Jangan diputarbalikkan faktanya," lanjutnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyebut bahwa revisi UU KPK dilakukan dengan tujuan agar lembaga antirasuah tersebut tidak dapat mengusut Gibran dan Bobby jika mereka terpilih sebagai Wali Kota dalam Pilkada 2020.

Hasto mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, di Universitas Indonesia pada 7 Mei 2024, Novel menanyakan apakah PDIP yang menginisiasi revisi tersebut.

Ia membantahnya dan menegaskan bahwa segala hal buruk selalu diarahkan ke PDIP, sedangkan hal baik hanya dinikmati oleh Jokowi.

"Revisi UU KPK sering disebut sebagai ulah PDIP. Padahal, partai kami selalu berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," ujar Hasto.

Hasto juga mengklaim pernah bertanya langsung kepada Jokowi di Istana Merdeka soal pencalonan Gibran dan Bobby.

"Saya bertanya, 'Pak Presiden, apakah betul Bapak ingin mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Wali Kota? Karena status mereka sebagai pejabat negara akan membuat mereka rentan terhadap gratifikasi dan korupsi.'"

Menurutnya, pertanyaan tersebut membuat Jokowi termenung. Tak lama setelah itu, seorang menteri kepercayaan Presiden menemuinya dan menyampaikan bahwa Jokowi telah memberikan arahan untuk merevisi UU KPK.

"Seorang menteri mengatakan kepada saya bahwa arahan revisi UU KPK datang langsung dari Presiden. Beberapa pasal diubah, seperti pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik, serta penyidik independen tidak bisa bergabung dengan KPK," jelas Hasto.

Ia juga menyebut bahwa menteri tersebut menyampaikan kebutuhan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk melancarkan revisi ini di DPR.

"Revisi ini berjalan mulus karena Presiden Jokowi memiliki kepentingan untuk melindungi Gibran dan Bobby. Dengan revisi ini, setelah mereka terpilih menjadi Wali Kota, mereka akan lebih aman dari jerat hukum KPK," tambahnya.

Namun, Budi Arie menegaskan bahwa semua tuduhan tersebut tidak benar dan hanya merupakan upaya untuk menyudutkan Jokowi. Ia menilai pernyataan Hasto lebih bersifat politis dibandingkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga