Repelita Washington - Amerika Serikat akan menarik pasukan transgender dari militer kecuali mereka mendapatkan keringanan berdasarkan pertimbangan khusus, menurut memo Pentagon yang dirilis pada Rabu.
Memo tersebut dipublikasikan sebagai bagian dari dokumen pengadilan dalam gugatan yang menentang perintah eksekutif Presiden Donald Trump pada Januari lalu, yang bertujuan melarang personel transgender bertugas di militer.
"Anggota militer yang memiliki diagnosis atau riwayat disforia gender, atau menunjukkan gejala yang konsisten dengan kondisi tersebut, akan diproses untuk dipisahkan dari dinas," bunyi memo tersebut.
Namun, ada pengecualian bagi mereka yang bisa mendapatkan keringanan berdasarkan kasus tertentu, selama keberadaan mereka dianggap penting untuk kepentingan nasional dan secara langsung mendukung kemampuan tempur.
Untuk memperoleh keringanan ini, personel transgender harus membuktikan bahwa mereka tidak pernah menjalani proses transisi, serta menunjukkan stabilitas dalam jenis kelamin biologis mereka selama 36 bulan berturut-turut tanpa tekanan atau gangguan signifikan dalam kehidupan sosial, pekerjaan, atau aspek penting lainnya.
Sementara itu, memo Pentagon lain yang dirilis sebelumnya juga melarang individu transgender untuk bergabung dengan militer serta menghentikan perawatan transisi gender bagi mereka yang telah berada dalam dinas.
Memo terbaru ini menegaskan bahwa pelamar dinas militer yang memiliki riwayat disforia gender atau telah menjalani terapi hormon lintas jenis kelamin maupun operasi penggantian kelamin tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan militer.
Kebijakan ini menuai berbagai reaksi dari publik, terutama di media sosial. Seorang netizen menulis, "Bagaimana mungkin seseorang yang ingin mengabdi untuk negaranya malah dilarang hanya karena identitas gendernya?"
Netizen lain berkomentar, "Trump benar, militer butuh pasukan yang fokus bertarung, bukan yang punya masalah identitas diri."
Perdebatan mengenai aturan ini diperkirakan akan terus berlanjut, sementara berbagai pihak masih berupaya menggugat kebijakan tersebut di pengadilan federal.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
